Home
Mahasabha XIII PHDI Pusat 2026 Teguhkan Dharma Agama Dan Dharma Negara, Perkuat Persatuan Umat Hindu Menuju Indonesia Raya
HinduKupang.com, NTT – JAKARTA – Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat meneguhkan komitmen untuk memperkuat kehidupan keagamaan sekaligus memperluas kontribusi umat Hindu dalam pembangunan bangsa melalui pelaksanaan Mahasabha XIII PHDI Pusat Tahun 2026. Pembukaan Mahasabha Ke XIII PHDI Kamis (8/10/2026), Mengusung tema “Penguatan PHDI Melalui Dharma Agama dan Dharma Negara Menuju Indonesia Raya”, forum nasional ini berlangsung pada 8–11 Oktober 2026 di Hotel Grand Sahid Jaya, DKI Jakarta, tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat organisasi, mengevaluasi pelayanan kepada umat, serta merumuskan arah pengabdian PHDI bagi agama, masyarakat, dan negara.
Ketua Panitia Mahasabha XIII, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan I Nyoman Cantiasa,S.E.,M.Tr.(Han), menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dihadiri sekitar 700 peserta dari berbagai unsur organisasi dan kelembagaan Hindu. Peserta meliputi Ketua Pengurus Harian PHDI Pusat Mayor Jenderal TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya,S.I.P, Ketua Sabha Walaka PHDI Kolonel Infanteri (Purn) I Nengah Dana,S.Ag, Ketua Dharma Adhyaksa Ida Pedanda Nabe Gde Bang Buruan Manuaba, kemudian jajaran pengurus PHDI Pusat, utusan PHDI tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pimpinan organisasi Hindu nasional, Dirjen Bimas Hindu kementerian Agama Prof.Dr.Drs.I Nengah Duija,M.Si, serta perwakilan yayasan, lembaga, dan komite Hindu, insan jurnalis pers media, serta Tamu Undangan. Dalam laporan penyelenggaraan disebutkan bahwa Mahasabha ke XIII PHDI melibatkan perwakilan dari seluruh 35 PHDI provinsi serta 251 dari 303 PHDI kabupaten/kota. Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan luasnya keterlibatan organisasi dan menjadi bagian penting dalam konsolidasi kehidupan keumatan Hindu di Indonesia.
Letjen TNI (Purn) I Nyoman Cantiasa,S.E.,M.Tr.(Han) menegaskan bahwa Mahasabha Ke XIII PHDI bukan sekadar pertemuan rutin organisasi, melainkan forum pengambilan keputusan yang menentukan arah kelembagaan PHDI untuk periode berikutnya. Agenda pembahasan mencakup Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), evaluasi organisasi, serta proses pergantian kepemimpinan. Sebelum pelaksanaan Mahasabha, panitia bersama pengurus PHDI telah menyelenggarakan rangkaian pramunas dalam bentuk diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) di berbagai daerah. Kegiatan tersebut bertujuan menyerap aspirasi umat dan mengidentifikasi persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan organisasi.
Sejumlah isu yang dihimpun melalui rangkaian diskusi tersebut meliputi transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan kepada umat, tata kelola aset organisasi, kesehatan, serta penguatan peran generasi muda. Aspirasi tersebut menjadi masukan penting agar keputusan Mahasabha tidak berhenti pada penataan struktur kepengurusan, tetapi juga menghasilkan langkah konkret yang menjawab kebutuhan umat. Cantiasa menyampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan dapat terlaksana berkat kerja sama dan semangat gotong royong berbagai pihak yang terlibat.
Mahasabha XIII PHDI Pusat turut dihadiri sejumlah pejabat negara dan tokoh nasional, di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Wakil Kepala BKKBN Isyana Bagoes Oka, anggota DPR dan DPD RI dari daerah pemilihan Bali, unsur TNI dan Polri, perwakilan Kejaksaan Agung, tokoh lintas agama, pimpinan organisasi keagamaan, pimpinan perguruan tinggi Hindu, serta perwakilan PHDI dari berbagai daerah. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut memperlihatkan pentingnya dialog dan kerja sama lintas sektor dalam memperkuat kehidupan keagamaan sekaligus menjaga persatuan bangsa.
Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Mayjen TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya,S.I.P dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga persatuan umat Hindu dan tidak membiarkan perbedaan dimanfaatkan untuk memecah belah hubungan antarsesama. Ia secara khusus menyampaikan pesan kepada sahabatnya, Jenderal Putu Dunia, yang disebutnya sebagai teman sejak kecil dan rekan satu angkatan. Dengan mengingat perjalanan persahabatan serta pengabdian mereka, Wisnu mengajak seluruh elemen umat Hindu untuk menghindari upaya adu domba dan memperkuat kebersamaan. Ia menegaskan bahwa perbedaan latar belakang maupun perjalanan pengabdian tidak boleh mengalahkan persaudaraan dan tanggung jawab bersama dalam membangun umat.
Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya juga menggunakan ungkapan Bali “Raket Teket Sekadi Sampat Lidi” untuk menggambarkan pentingnya persatuan, yakni kebersamaan yang kuat seperti lidi-lidi yang terikat menjadi satu kesatuan. Pesan tersebut mencerminkan harapan agar umat Hindu tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dalam memperkuat kehidupan keagamaan, pelayanan sosial, dan ketahanan organisasi. Menurutnya, persatuan merupakan modal utama untuk menghadapi berbagai tantangan sekaligus memastikan bahwa PHDI tetap mampu menjalankan tugas pembinaan dan pelayanan kepada umat secara berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A menekankan pentingnya mengembangkan Kurikulum Cinta sebagai pendekatan untuk membangun masyarakat yang rukun, damai, dan mampu menerima perbedaan. Menurutnya, cinta bukan hanya persoalan hubungan pribadi, melainkan nilai universal yang dapat menjadi landasan dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Ketika rasa cinta, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama tumbuh dalam masyarakat, berbagai persoalan akan lebih mudah dihadapi melalui dialog, kebijaksanaan, dan semangat kebersamaan. “Semakin terasa pentingnya kita mengembangkan Kurikulum Cinta. Jika cinta sudah berbicara, maka semuanya akan ringan, semuanya akan terang, dan semuanya akan mudah,” ujar Nasaruddin.
Menteri Agama juga mengajak para tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menumbuhkan nilai kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai kemajemukan Indonesia merupakan kenyataan yang harus dirawat, bukan dipandang sebagai sumber perpecahan. Keberagaman agama, suku, budaya, dan tradisi dapat menjadi kekuatan apabila dikelola dengan sikap saling menghormati. Nasaruddin menyampaikan bahwa Indonesia memiliki pengalaman penting dalam merawat perbedaan dan menyatukannya di bawah semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dalam sambutannya, ia juga mengungkapkan ketertarikannya terhadap kitab Bhagavad Gita, yang menurutnya memiliki sejumlah nilai dan pemikiran yang relevan untuk direnungkan dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Ketua MPR RI H.Ahmad Muzani yang membuka Mahasabha XIII PHDI menegaskan bahwa Dharma Agama dan Dharma Negara merupakan dua tanggung jawab yang tidak perlu dipertentangkan. Sebaliknya, keduanya harus berjalan beriringan dan saling menguatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, nilai-nilai agama semestinya menjadi landasan moral untuk membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, sedangkan negara perlu memberikan ruang dan jaminan agar kehidupan beragama dapat tumbuh dengan baik. “Dharma Agama dan Dharma Negara tidak bisa dipisahkan,” tegas Muzani dalam sambutannya, Kamis (8/10/2026).
Muzani menjelaskan, keyakinan terhadap agama harus diwujudkan melalui kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Kehidupan beragama tidak seharusnya menjadi penghalang pembangunan negara, sebagaimana negara juga tidak boleh menghalangi masyarakat menjalankan keyakinannya. Dalam pandangannya, nilai spiritualitas, kemanusiaan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap perbedaan merupakan fondasi penting untuk membangun Indonesia yang kuat. Karena itu, penguatan umat Hindu tidak cukup hanya berorientasi pada kehidupan spiritual, tetapi juga perlu tercermin dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan partisipasi aktif dalam pembangunan nasional.
Ketua MPR RI tersebut turut menyoroti pentingnya kemandirian ekonomi umat Hindu. Menurutnya, umat yang kuat adalah umat yang mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, sekaligus mempunyai kemampuan membantu masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan. Ia mengungkapkan pandangannya secara lugas dengan menyebut bahwa salah satu ciri umat Hindu yang kuat ialah ketika kondisi ekonominya semakin baik. Pesan tersebut menegaskan bahwa pengamalan Dharma juga perlu diwujudkan melalui kerja produktif, kemandirian, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama, bukan sekadar melalui pemahaman keagamaan.
Dalam konteks sejarah kebangsaan, Muzani mengingatkan bahwa umat Hindu memiliki kontribusi panjang dalam perjalanan peradaban Nusantara. Ia menyinggung kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram Kuno sebagai bagian dari sejarah yang turut membentuk perkembangan kebudayaan Indonesia. Menurutnya, warisan peradaban tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari perjalanan bangsa yang kaya akan keberagaman. Nilai toleransi, gotong royong, serta penghormatan terhadap perbedaan harus terus dirawat agar menjadi kekuatan yang memperkokoh persatuan nasional di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang agama, budaya, suku, dan tradisi yang beragam.
Muzani juga memberikan penghargaan kepada para sulinggih dan pandita yang selama ini menjalankan pengabdian dalam mendampingi umat. Menurutnya, para pemuka agama hadir dalam berbagai situasi, mulai dari kebahagiaan, kesedihan, persoalan keluarga, perselisihan sosial, hingga ketika masyarakat menghadapi bencana. Peran mereka dinilai penting dalam memberikan ketenangan, bimbingan spiritual, serta membantu memulihkan hubungan antarmasyarakat ketika terjadi konflik atau kesalahpahaman. Pengabdian tersebut sering kali berlangsung tanpa sorotan publik, tetapi memiliki arti besar dalam menjaga kerukunan dan membangun solidaritas sosial.
Lebih lanjut, Muzani mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi dan infrastruktur perlu berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Kemajuan material, menurutnya, akan kehilangan makna apabila tidak diimbangi dengan kepedulian terhadap sesama, persaudaraan, dan tanggung jawab moral. Ia mengajak kepengurusan PHDI ke depan untuk terus memberikan bakti kepada agama dan negara serta memperbesar kontribusi organisasi dalam menjaga persatuan Indonesia. Ia berharap Mahasabha XIII menghasilkan keputusan yang membawa kebaikan bagi umat Hindu sekaligus memperkuat kehidupan kebangsaan.
Melalui Mahasabha XIII, PHDI diharapkan mampu memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan keumatan, membangun kemandirian ekonomi, dan memperluas keterlibatan generasi muda dalam kehidupan Hindu. Tantangan ke depan bukan hanya menjaga keberlangsungan organisasi, tetapi juga memastikan bahwa nilai Dharma diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan menjadikan Dharma Agama dan Dharma Negara sebagai landasan pengabdian yang saling menguatkan, PHDI diharapkan terus berkontribusi dalam merawat toleransi, memperkokoh persaudaraan, dan membangun Indonesia yang damai, adil, serta sejahtera menuju Indonesia Raya.(Guntara)
Editor : Rygun
Sumber dan Foto : www.hindukupang.com , Grup Whatsapp Forum Alumni KMHDI, Hindu Nusantara Puskor Hindunesia
Dokumentasi Hari Pertama Mahasabha XIII PHDI (8-11 Oktober 2026 di DKI Jakarta) : Kunjungi Disini
Baca Juga : Simakrama Forum Alumni KMHDI Bali Teguhkan Semangat Konsolidasi Kader Dan Gagasan Masa Depan Bali
Baca Juga : Sharing Dharma "ShaDhar" Hindu Kupang NTT, Kemanusiaan yang Menyala di Bawah Terang Purnama
- Details
- Written by Admin
- Category: Kegiatan
- Published: 08 October 2026
- Hits: 59
Bimas Hindu NTT Perkuat Kerukunan Dan Moderasi Beragama, Dialog Kerukunan Hindu NTT Digelar Untuk Berdampak Bagi Indonesia Damai
Hindukupang.com, NTT – Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan Moderasi Beragama Hindu digelar di Hotel Naka, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa, 6 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung dalam dua sesi tersebut diikuti 35 peserta dari berbagai unsur umat Hindu, mulai dari pimpinan organisasi dan lembaga Hindu tingkat Provinsi NTT, WHDI NTT, ICHI NTT, LPDG NTT, Banjar Dharma Agung Kupang, Pengurus Pura Hindu, generasi muda Hindu Peradah, mahasiswa Hindu PD KMHDI NTT, insan pendidikan Hindu, hingga tamu undangan lainnya. Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Dan Moderasi Beragama Hindu, dengan mengambil Tema : Merawat Kerukunan, Menguatkan Moderasi Beragama, Implementasi Asta Protas Kementerian Agama Berdampak Melalui Sistem Kewaspadaan Dini Untuk Indonesia Damai.
Kegiatan tersebut dihadiri Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT Bapak Artadi Wijaya,S.Ag, dan Plh.Kepala Bagian Tata Usaha Ibu Vincensia Letekina Moro,SE serta Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT, Bapak I Ketut Suji,S.Ag.,M.Si, Dan Penyelenggara Hindu Kota Kupang Bapak Pratama Bawa Agung Prakasa Samosir,S.Ag. Kehadiran jajaran Kementerian Agama bersama tokoh dan organisasi Hindu menunjukkan pentingnya ruang dialog untuk memperkuat komunikasi internal umat sekaligus membangun pemahaman bersama mengenai moderasi beragama di tengah keberagaman masyarakat NTT.
Sesi pertama Narasumber mengangkat tema “Nilai-Nilai Ajaran Hindu: Tri Hita Karana dan Vasudhaiva Kutumbakam sebagai Landasan Kerukunan dan Moderasi”, dengan Narasumber Sulinggih (Pandita) Ida Rsi Agung Nanda Wijaya Kusuma Manuaba dan moderator Rary Triguntara,S.KM. Dalam pemaparannya, Ida Rsi Agung menjelaskan bahwa moderasi beragama merupakan sikap tengah, seimbang, bijak dan tidak ekstrem dalam menjalankan kehidupan beragama. Moderasi juga dipandang sebagai jalan untuk menyelesaikan persoalan keagamaan melalui sikap yang mengedepankan keseimbangan dan penghormatan terhadap sesama.
Narasumber Sulinggih (Pandita) Ida Rsi Agung Nanda Wijaya Kusuma Manuaba mengaitkan prinsip tersebut dengan ajaran dalam Veda yang menggambarkan bumi sebagai ruang kehidupan bersama bagi manusia yang memiliki perbedaan bahasa maupun keyakinan. Pesan tersebut menekankan pentingnya penghargaan terhadap keberagaman sehingga perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi bagian dari kehidupan bersama yang saling melengkapi.
Landasan Pustaka Suci Hindu, Ajaran ini diperkuat oleh petikan "Atharvaveda XII.1.4.5"
Janam bibhrati bahudha vivacasam,
Nanadharmanam prthivi jathaukasam.
Sahasram dhara dravinasya me duham,
Dhuruveva dhenur anapas phuranti
Artinya : Bumi Pertiwi yang memikul beban, bagaikan sebuah keluarga, semua orang berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda dan memeluk kepercayaan yang berbeda, semoga ia melimpahkan kekayaan kepada kita tumbuh penghargaan diantara kita.
Dalam konteks Tri Hita Karana, keharmonisan dijelaskan melalui tiga hubungan utama, yakni Parahyangan sebagai hubungan harmonis manusia dengan Tuhan, Pawongan sebagai hubungan antarmanusia, dan Palemahan sebagai hubungan manusia dengan alam lingkungan. Ketiga unsur tersebut dipandang sebagai satu kesatuan untuk menciptakan kesejahteraan lahiriah dan kebahagiaan rohani. Karena itu, menjaga hubungan dengan alam juga diposisikan sebagai bentuk tanggung jawab manusia terhadap Tuhan, sesama dan generasi yang akan datang.
Sementara itu Sulinggih (Pandita) Ida Rsi Agung Nanda Wijaya Kusuma Manuaba, menyampaikan konsep Vasudhaiva Kutumbakam menegaskan pandangan bahwa seluruh manusia merupakan satu keluarga besar. Prinsip tersebut menempatkan perbedaan suku, agama, bangsa dan latar belakang bukan sebagai alasan untuk membangun sekat, tetapi sebagai dasar untuk menumbuhkan kasih sayang, kesetaraan dan keharmonisan. Implementasinya dapat diwujudkan melalui kehidupan keluarga, masyarakat, dunia kerja, kepedulian terhadap lingkungan hingga keterlibatan dalam menyelesaikan persoalan kemanusiaan secara lebih luas.
“Nilai-Nilai Ajaran Hindu: Tri Hita Karana dan Vasudhaiva Kutumbakam sebagai Landasan Kerukunan dan Moderasi”, dengan narasumber
Sulinggih (Pandita) Ida Rsi Agung Nanda Wijaya Kusuma Manuaba dan moderator Rary Triguntara,S.KM
Dalam pemaparannya, Sulinggih (Pandita) Ida Rsi Agung Nanda Wijaya Kusuma Manuaba juga menekankan enam urgensi moderasi beragama, yakni menjaga martabat manusia, memahami keberagaman, merawat keindonesiaan, membangun toleransi, bertindak adil dan seimbang, serta terus menyosialisasikan nilai-nilai toleransi kepada umat. Dengan demikian, moderasi beragama tidak berhenti sebagai konsep, tetapi harus diterjemahkan menjadi perilaku dalam kehidupan sehari-hari.
Sesi dialog kemudian berkembang pada persoalan kesenjangan antara nilai ajaran agama dan perilaku manusia. Prof. I Gusti Bagus Adwita Arsa mempertanyakan mengapa ajaran Hindu yang dinilai luhur belum selalu tercermin dalam perilaku umat di tengah keberagaman. Ida Rsi Agung menjelaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan tingkat kesadaran manusia, pengaruh Tri Guna, serta tantangan Awidya atau ketidaktahuan spiritual. Karena itu, pendidikan spiritual secara berkelanjutan diperlukan agar ajaran Dharma tidak berhenti pada pemahaman tekstual maupun ritual, tetapi menjadi karakter dalam kehidupan.
Pertanyaan berikutnya dari Jero Gede Supardi, S.Pd mengenai bagaimana manusia menjalankan Dharma pada era Kaliyuga juga mendapat perhatian. Menurut penjelasan narasumber, Kaliyuga memang digambarkan sebagai zaman dengan tantangan moral yang lebih berat. Namun, kondisi tersebut sekaligus menjadi ruang bagi manusia untuk menunjukkan konsistensi dalam menjalankan Dharma. Perbuatan baik yang dilakukan di tengah tantangan zaman dipandang memiliki nilai spiritual yang penting dalam proses pendewasaan manusia.
Sementara pertanyaan I Nengah Aditenaya mengenai konsep Tat Twam Asi dan Vasudhaiva Kutumbakam yang seharusnya menempatkan manusia sebagai satu keluarga besar, tetapi masih diwarnai tindakan saling menyakiti, dijawab dengan penjelasan mengenai dominasi ego atau Ahamkara serta pengaruh Sad Ripu. Narasumber Sulinggih (Pandita) Ida Rsi Agung Nanda Wijaya Kusuma Manuaba menyampaikan Keinginan yang tidak terkendali, kemarahan, keserakahan dan kebingungan pikiran dinilai dapat menutup kesadaran manusia terhadap nilai persaudaraan. Karena itu, Tat Twam Asi tidak cukup dipahami sebagai teori, tetapi perlu dilatih melalui empati dan pengendalian diri.
Sesi pertama ditutup dengan apresiasi dari 35 peserta kepada narasumber. Moderator Rary Triguntara kemudian menutup sesi dengan pesan melalui pantun :
Menyusun Sesaji dengan Khidmat
Bunga Mawar harum Aromanya
Menjaga Tat Twam Asi dalam Masyarakat
Saling Menghormati dengan Sesama.
Dialog sesi pertama ini sangat penting dalam menjaga Tat Twam Asi dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat, dilanjutkan foto bersama narasumber Ida Rsi Agung bersama seluruh 35 peserta.
Memasuki sesi kedua, dialog menghadirkan Narasumber Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Prof.Dr.Yuliana Salosso,S.Pi.,MP, dengan tema “Peran FKUB dalam Membangun Kerukunan Intern dan Antar Umat Beragama di NTT”. Forum ini diarahkan untuk memperkuat komunikasi dan membangun kepercayaan antara pemuka agama, tokoh masyarakat, pemerintah dan komunitas dalam menjaga kerukunan di NTT.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Prof.Dr.Yuliana Salosso,S.Pi.,MP menjelaskan bahwa FKUB memiliki posisi sebagai ruang dialog dan jembatan konsultatif antara masyarakat, komunitas keagamaan dan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, FKUB memiliki tugas menyelenggarakan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi organisasi keagamaan serta masyarakat, menyampaikan rekomendasi kepada kepala daerah, dan menyosialisasikan peraturan serta kebijakan terkait kerukunan dan pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, kerukunan tidak boleh dipahami sekadar sebagai kondisi hidup berdampingan. Kerukunan harus berkembang dari hidup berdampingan, saling menghormati, hingga bekerja bersama. Artinya, perbedaan keyakinan tetap diakui, tetapi tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk membangun kerja sama dalam kepentingan sosial dan kesejahteraan bersama.
Dalam membangun dialog, FKUB mendorong setiap pihak datang dengan niat memahami, bukan memaksakan posisi. Persoalan juga perlu dipisahkan antara substansi, persepsi subjektif, informasi yang belum terverifikasi dan emosi. Ruang bicara harus diberikan secara seimbang dengan bahasa yang menghormati martabat pihak lain, kemudian ditutup dengan kesepakatan tindak lanjut yang jelas.
Prinsip tersebut sejalan dengan empat indikator moderasi beragama, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan sikap akomodatif terhadap budaya lokal. Dalam praktiknya, FKUB mendorong pencegahan konflik melalui pembangunan jejaring sebelum muncul persoalan, klarifikasi informasi ketika terjadi perbedaan, penyusunan rekomendasi berdasarkan fakta dan aturan, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kesepakatan.
FKUB juga menyoroti pentingnya sistem peringatan dini dalam menjaga kerukunan. Penyebaran informasi yang belum terverifikasi, bahasa yang merendahkan kelompok tertentu, menurunnya komunikasi antar tokoh agama, persoalan sosial yang tidak segera diklarifikasi, serta ketegangan di media sosial dinilai dapat menjadi tanda awal yang perlu direspons secara hati-hati. Langkah pertama bukan mengambil kesimpulan, melainkan melakukan verifikasi, mendengarkan semua pihak, memetakan aktor terkait dan membuka ruang dialog.
Dalam persoalan rumah ibadat, FKUB menekankan bahwa proses pendirian harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Dialog diarahkan untuk memastikan kebutuhan masyarakat, ketertiban sosial, kepatuhan terhadap aturan dan komunikasi antarwarga. Tujuannya bukan memenangkan salah satu pihak, melainkan mencari penyelesaian yang sah, transparan dan tetap menjaga kerukunan.
Di tengah perkembangan teknologi digital, FKUB juga menghadapi tantangan berupa hoaks, disinformasi, pemotongan konteks, echo chamber dan bahasa publik yang berpotensi merendahkan kelompok tertentu. Karena itu, masyarakat didorong untuk melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi, menggunakan bahasa yang menenangkan, melakukan koreksi berdasarkan sumber resmi, dan membawa isu sensitif ke ruang dialog yang tepat.
Khusus di NTT, keberagaman dipandang sebagai modal sosial yang dapat menjadi kekuatan apabila dikelola melalui mekanisme damai. Tradisi musyawarah dan gotong royong menjadi bagian dari kearifan lokal yang dapat digunakan sebagai ruang perjumpaan. Dalam konteks ini, tokoh agama memiliki tanggung jawab memberikan keteladanan dalam komunikasi publik, memperluas perjumpaan antarumat dan membantu masyarakat menyaring informasi yang berpotensi menimbulkan prasangka.
Dalam sesi tanya jawab, sejumlah persoalan aktual turut mengemuka, mulai dari mekanisme FKUB menjembatani konflik antarumat, sistem koordinasi ketika terjadi gesekan, persoalan hubungan cinta beda agama di kalangan generasi muda, perilaku pemuda NTT di perantauan, hingga peluang kolaborasi organisasi Hindu dengan FKUB.
Menjawab pertanyaan mengenai konflik antarumat, Prof.Yuliana menjelaskan bahwa FKUB NTT menggunakan mekanisme dialog terstruktur dengan mengutamakan verifikasi informasi, mendengarkan seluruh pihak, memetakan persoalan dan aktor terkait, membuka ruang dialog serta menghasilkan tindak lanjut yang jelas. Dalam koordinasi, FKUB juga melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, Kanwil Kementerian Agama, majelis-majelis agama dan unsur keamanan sesuai kebutuhan.
Untuk persoalan generasi muda, termasuk hubungan beda agama, FKUB menempatkannya sebagai persoalan yang membutuhkan edukasi moderasi beragama, komunikasi keluarga dan pemahaman terhadap ketentuan agama maupun hukum yang berlaku. FKUB juga membuka ruang konsultatif untuk menerima aspirasi masyarakat dan memberikan rekomendasi sesuai kewenangan dan prinsip moderasi.
Sementara menyangkut pemuda NTT di perantauan, FKUB menekankan pentingnya pembinaan karakter, anti kekerasan, ketertiban serta komitmen kebangsaan. Peran tokoh agama dan organisasi keagamaan dinilai penting dalam memberikan keteladanan serta membangun kesadaran generasi muda agar mampu menjaga nama baik daerah dan komunitasnya di mana pun berada.
FKUB NTT juga membuka peluang kolaborasi dengan organisasi Hindu melalui aksi sosial lintas iman, kunjungan dan silaturahmi antar rumah ibadat, pengembangan seni budaya dan kearifan lokal, serta literasi digital dan dialog moderasi beragama. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya menjadikan keberagaman bukan sekadar realitas sosial, tetapi kekuatan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
Seluruh rangkaian dialog kemudian ditutup dengan apresiasi tepuk tangan dari 35 peserta kepada Ketua FKUB Provinsi NTT. Moderator Rary Triguntara menutup sesi kedua dialog bersama Narasumber Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Prof.Dr.Yuliana Salosso,S.Pi.,MP, topik judul “Peran FKUB dalam Membangun Kerukunan Intern dan Antar Umat Beragama di NTT” dengan menyampaikan pantun :
Ke Pasar Membeli Kain Tenun
Warna Indah Berbunga - bunga
Hidup Berdampingan dengan Santun
Beda Agama Tetap Bersaudara
Kesimpulan yang menegaskan pesan persaudaraan sangat penting dirawat dalam keberagaman, sebelum kegiatan diakhiri dengan Salam Parama Santi, “Om Shanti Shanti Shanti Om”, dan foto bersama narasumber serta seluruh peserta.
Rangkaian Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan Moderasi Beragama Hindu di Kota Kupang berlanjut pada sesi siang dengan menghadirkan sejumlah tokoh Hindu sebagai narasumber ketiga dan keempat. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WITA hingga 16.30 WITA, dengan pembahasan yang melibatkan unsur pimpinan dan organisasi Hindu di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pada pukul 13.00–14.00 WITA, kegiatan memasuki Sesi II dengan Narasumber 3, Prof. Dr. I Gusti Bagus Adwita Arsa, M.P, yang tercatat sebagai Sekretaris PHDI Provinsi NTT. Sesi tersebut dimoderatori oleh Ni Wayan Dewi Amertha Purnama Sari, S.H. Kehadiran Prof. Adwita Arsa sebagai narasumber memberikan ruang bagi peserta untuk memperdalam pembahasan mengenai persoalan keumatan Hindu, khususnya dalam konteks kerukunan, kehidupan sosial dan penguatan nilai-nilai keagamaan di tengah keberagaman masyarakat NTT.
Setelah sesi tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan coffee break selama 30 menit, mulai pukul 14.00–14.30 WITA, sebelum memasuki kembali sesi lanjutan pada pukul 14.30–15.00 WITA. Sesi II kemudian dilanjutkan bersama Narasumber 3 dan tetap dimoderatori oleh Ni Wayan Dewi Amertha Purnama Sari, S.H. Rangkaian ini menunjukkan bahwa materi dialog dirancang secara bertahap dengan memberikan ruang cukup bagi penyampaian materi dan pendalaman pembahasan melalui forum dialog.
Selanjutnya, mulai pukul 15.00–16.30 WITA, kegiatan memasuki Sesi II bersama Narasumber 4, I Gede Arya Bawa, S.Sos., M.H, selaku Ketua Banjar Dharma Agung Kupang. Sesi tersebut kembali dipandu oleh Ni Wayan Dewi Amertha Purnama Sari, S.H. Kehadiran unsur banjar sebagai narasumber memperlihatkan bahwa pembahasan kerukunan tidak hanya ditempatkan dalam perspektif kelembagaan keagamaan, tetapi juga menyentuh peran komunitas Hindu di tingkat sosial kemasyarakatan. Kegiatan Dialog ini ditutup secara resmi oleh Pembimas Hindu NTT Bapak I Ketut Suji,S.Ag.,M.Si, dan sesi foto bersama dengan seluruh peserta.(Rygun)
Editor : Guntara
Sumber dan Foto : Hindukupang.com / Rygun dan Bimas Hindu NTT
Dokumentasi Foto Kegiatan : Kunjungi Disini
Baca Juga : Simakrama Forum Alumni KMHDI Bali Teguhkan Semangat Konsolidasi Kader Dan Gagasan Masa Depan Bali
Baca Juga : Sharing Dharma "ShaDhar" Hindu Kupang NTT, Kemanusiaan yang Menyala di Bawah Terang Purnama
- Details
- Written by Admin
- Category: Kegiatan
- Published: 06 October 2026
- Hits: 110
Donasi Rp50,65 Juta untuk Korban Gempa Flores, Tim Relawan Hindu Dharma PERADAH NTT Dan PD KMHDI NTT Bergerak Dari Kupang Menuju Flores NTT
Penyaluran Bantuan Dan Donasi Rp50,65 Juta Untuk Korban Gempa Flores, Tim Relawan Hindu Dharma : Pemuda Hindu PERADAH NTT Dan Mahasiswa Hindu PD KMHDI NTT Bergerak Salurkan Donasi Dari Kupang Menuju Flores NTT, Foto : 3 September 2026.
HinduKupang.com – Flores, NTT – Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7SR yang mengguncang Kabupaten Nagekeo Pulau Flores di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026 pukul 04.58 WIB meninggalkan kerusakan infrastruktur, korban dunia hingga dampak kemanusiaan yang besar. Berdasarkan Update Penanganan Darurat Bencana yang ditampilkan Pemerintah Provinsi NTT bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta BPBD NTT per 1 September 2026 pukul 17.00 WIB, bencana tersebut berdampak pada tujuh kabupaten, yakni Nagekeo, Sikka, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Dan Ngada. Data yang tercantum menunjukkan 127 orang meninggal dunia, 1.668 orang luka-luka, serta 181.354 orang mengungsi. Infografis tersebut juga mencatat 97.215 rumah mengalami kerusakan.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penanganan gempa Flores bukan lagi sekadar persoalan tanggap darurat sesaat, tetapi telah berkembang menjadi kebutuhan kemanusiaan yang membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat. Pemerintah daerah bersama lembaga penanggulangan bencana masih menghadapi pekerjaan besar untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, memperbaiki tempat tinggal dan fasilitas umum, sekaligus memastikan masyarakat terdampak dapat memasuki tahap pemulihan.
Di tengah situasi tersebut, Tim Relawan Hindu Dharma yaitu Perhimpunan Pemuda Hindu (PERADAH) Kupang dan Provinsi NTT bersama Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PD.KMHDI) Provinsi NTT mengambil bagian melalui aksi solidaritas kemanusiaan. Sejak 15 Agustus 2026, kedua organisasi tersebut membuka penggalangan donasi untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa di Pulau Flores. Gerakan tersebut juga mendapat dukungan dari umat Hindu dan berbagai pihak dari sejumlah daerah di Indonesia. Tim Relawan Hindu Dharma NTT yang berangkat menyalurkan bantuan paket sembako yaitu : I Putu Satria Mulyadi (Ketua Peradah NTT), Wayan Megaputra, I Nengah Sudarsa, I Made Jefri, dan I Nyoman Widiarta.
Upaya penggalangan dana itu berhasil terhimpun donasi pada 3 September 2026, total dana yang terkumpul mencapai Rp50.650.000. Dana tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk berbagai kebutuhan bantuan, termasuk paket sembako, yang dipersiapkan untuk dibawa dan disalurkan kepada masyarakat terdampak di Flores.
Dalam Wawancara Media HinduKupang.com bersama Ketua Mahasiswa Hindu (KMHDI) I Putu Eka Saputra,SH, mengatakan PERADAH NTT dan KMHDI NTT berkolaborasi membentuk Tim Relawan Hindu Dharma NTT untuk menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa Flores. Donasi yang terkumpul dibelanjakan berupa air mineral, mie, beras, popok bayi, dan obat-obatan. Penggalangan donasi dimulai sejak 15 Agustus 2026, dan bantuan akan disalurkan pada 3 September 2026. Bantuan akan disalurkan ke 2 posko pengungsian di Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian, solidaritas, dan aksi kemanusiaan anak muda Hindu untuk hadir membantu masyarakat yang terdampak bencana di Flores. Melalui kolaborasi PERADAH NTT dan KMHDI NTT, dilakukan open donasi yang kemudian dihimpun dan dibelanjakan menjadi kebutuhan pokok serta kebutuhan masyarakat terdampak. Selanjutnya, bantuan tersebut dibawa langsung oleh Tim Relawan Hindu Dharma untuk disalurkan ke dua posko di Kecamatan Borong.
Momentum penyaluran bantuan pada 3 September 2026 juga memiliki arti tersendiri bagi keluarga besar KMHDI karena bertepatan dengan hari ulang tahun KMHDI ke 33. Dari Kota Kupang, bantuan tersebut diberangkatkan menggunakan satu truk dan satu mobil pick up, melalui jalur Pelabuhan Tenau Kupang menuju wilayah Flores. Langkah ini menunjukkan bahwa solidaritas tidak berhenti pada pengumpulan dana, tetapi dilanjutkan dengan upaya membawa bantuan secara langsung mendekati masyarakat yang membutuhkan.
Penyaluran bantuan diarahkan untuk sejumlah kebutuhan utama. Di antaranya kebutuhan darurat berupa makanan, air minum bersih, paket kemanusiaan, serta pemulihan dan pendampingan berupa dukungan psikososial. Bantuan juga difokuskan kegiatan kemanusiaan lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Dari sisi gerakan sosial, aksi PERADAH NTT dan KMHDI NTT menarik perhatian karena membawa semangat kemanusiaan lintas kelompok. Seperti Empat jati diri KMHDI Religius, Nasionalis, Progresif dan Humanis, diterjemahkan ke dalam tindakan nyata melalui kepedulian terhadap korban bencana. Dalam perspektif nilai Hindu, gerakan Humanis tersebut juga dikaitkan dengan prinsip Pawongan dalam Tri Hita Karana, yakni membangun hubungan harmonis antar manusia melalui sikap saling menolong, peduli dan membantu sesama.
Tujuan dan poin penting dari gerakan ini bukan semata-mata besarnya nominal donasi, melainkan bagaimana solidaritas tersebut dikonversi menjadi bantuan konkret. Rp50,65 juta mungkin tidak sebanding dengan luasnya kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana, namun ketika dihimpun melalui gotong royong, dana tersebut dapat menjadi bagian dari rantai bantuan yang menopang kebutuhan warga pada masa darurat dan pemulihan.
Lebih jauh, aksi tersebut memperlihatkan peran strategis organisasi kepemudaan dan mahasiswa Hindu Dharma NTT dalam respons kebencanaan. Generasi Penerus Hindu Kupang NTT, dan Anak muda Hindu Dharma tidak hanya ditempatkan sebagai penerima informasi atau kelompok yang menunggu bantuan, tetapi dapat menjadi penggerak penggalangan sumber daya, relawan Hindu Dharma, distribusi bantuan dan edukasi kemanusiaan. Keterlibatan mereka sekaligus memperkuat jejaring solidaritas masyarakat sipil dalam membantu pemulihan dan mendukung penanganan bencana alam.
Aspek transparansi juga menjadi catatan penting. Dalam penyaluran donasi bahwa dana yang terkumpul akan dipertanggungjawabkan secara transparan dan diinformasikan secara berkala. Hal ini menjadi penting dalam setiap kegiatan penggalangan dana publik karena kepercayaan donatur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan aksi kemanusiaan. Karena itu, pelaporan mengenai jumlah bantuan yang dibelanjakan, bentuk barang, lokasi penerima dan dokumentasi penyaluran akan menjadi langkah penting setelah bantuan tiba di Flores.
Keberangkatan bantuan kemanusiaan Tim Relawan Hindu Dharma dari Kupang pada 3 September 2026 bukan sekadar agenda distribusi logistik, tetapi menjadi simbol bahwa solidaritas terhadap korban gempa Flores NTT terus bergerak memasuki fase berikutnya. PERADAH dan KMHDI NTT bersama para donatur menunjukkan bahwa kepedulian sosial dapat diwujudkan melalui kerja kolektif, menghimpun donasi, menyiapkan kebutuhan, mengangkut bantuan dan memastikan bantuan bergerak menuju masyarakat terdampak.(Guntara)
Editor : Rygun
Sumber dan Foto : Grup Whatsapp Hindu Kupang NTT, Alumni , Peradah dan KMHDI, serta BNPB , Putu Eka Saputra (Ketua PD.KMHDI NTT)
Baca Juga : Simakrama Forum Alumni KMHDI Bali Teguhkan Semangat Konsolidasi Kader Dan Gagasan Masa Depan Bali
Baca Juga : Sharing Dharma "ShaDhar" Hindu Kupang NTT, Kemanusiaan yang Menyala di Bawah Terang Purnama
- Details
- Written by Admin
- Category: Kegiatan
- Published: 03 September 2026
- Hits: 202
PHDI Didorong Jadi Jembatan Perdamaian, I Nyoman Cantiasa : Sejarah Konflik Harus Jadi Pelajaran Bersama Dalam FGD Pra Mahasabha XIII Di Palu
Hindukupang.com - NTT , Palu, Sulawesi Tengah – Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) menegaskan pentingnya memperkuat peran organisasi keumatan dalam menjaga kerukunan dan perdamaian di tengah masyarakat yang memiliki pengalaman sejarah konflik dan bencana. Penegasan tersebut disampaikan Ketua Panitia Mahasabha XIII PHDI, Letjen TNI (Purn) I Nyoman Cantiasa,S.E.,M.Tr.Han., dalam Focus Group Discussion (FGD) Pra Mahasabha XIII PHDI di Hotel Jazz, Kota Palu, Sabtu (29/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forkopimda Sulawesi Tengah, tokoh agama dan masyarakat, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, serta kalangan kampus dan akademisi.
Dalam paparannya, I Nyoman Cantiasa mengapresiasi ketangguhan masyarakat Sulawesi Tengah yang dinilai berhasil melewati sejumlah ujian besar. Wilayah tersebut pernah menghadapi konflik sosial bernuansa keagamaan di Poso pada periode 1998–2007, ancaman terorisme yang melibatkan kelompok Santoso dan Ali Kalora, serta bencana alam ekstrem berupa gempa bumi, tsunami dan likuefaksi pada 2018, yang kemudian disusul sejumlah peristiwa banjir bandang. Rentetan peristiwa tersebut meninggalkan pengalaman dan trauma mendalam, namun sekaligus menjadi pelajaran penting dalam membangun kembali hubungan sosial masyarakat.
Menurut Cantiasa, pengalaman masa lalu tidak semestinya diwariskan sebagai sumber dendam, melainkan dijadikan “lessons learned” atau pembelajaran untuk memperkuat fondasi perdamaian. Ia menekankan bahwa perdamaian tidak hadir dengan sendirinya, tetapi harus diciptakan, dirawat dan dijaga bersama. Dalam konteks tersebut, PHDI di daerah dinilai memiliki ruang strategis untuk mengambil peran yang lebih adaptif dan konkret dalam menjaga stabilitas sosial serta memperkuat persaudaraan lintas agama.
Ia juga mengaitkan pengalaman bencana alam di Sulawesi Tengah dengan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Bencana ekstrem, kata dia, harus menjadi pembelajaran bagi umat beragama agar semakin sadar terhadap kewajiban menjaga alam. Nilai tersebut sejalan dengan konsep Tri Hita Karana, yang menekankan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan lingkungan.
Ketangguhan masyarakat Sulawesi Tengah dalam mempertahankan toleransi juga disebut tidak terlepas dari solidaritas lintas agama dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Kerja sama tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam pemulihan hubungan sosial setelah konflik maupun munculnya persoalan yang berpotensi mengganggu kerukunan. Salah satu dinamika sosial yang disinggung dalam forum tersebut adalah persoalan terkait isu warung babi guling di Palu yang sempat menjadi perhatian masyarakat. Kasus tersebut menunjukkan bahwa komunikasi lintas agama menjadi kebutuhan penting untuk mencegah isu sensitif berkembang menjadi konflik sosial.
Dalam FGD tersebut, Ketua Panitia Mahasabha XIII PHDI, I Nyoman Cantiasa,S.E.,M.Tr.Han., secara khusus membahas isu-isu sensitif yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Ia mengingatkan bahwa sejarah kelam Sulawesi Tengah tidak perlu kembali dibuka sebagai luka, tetapi harus ditempatkan sebagai cermin untuk memahami pentingnya menjaga perdamaian. Menurutnya, masyarakat tidak dapat mengubah sejarah, tetapi dapat menentukan pelajaran apa yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena itu, rekonsiliasi dan konsolidasi harus menjadi bagian penting dari agenda keumatan.
Untuk memperkuat peran tersebut, Cantiasa menawarkan lima dimensi strategis yang dapat dijalankan PHDI. Pertama, dimensi preventif, melalui deteksi dini terhadap isu SARA serta peningkatan literasi digital dan edukasi ant hoaks. Kedua, dimensi kuratif, yakni menjadikan PHDI sebagai mediator dan membuka ruang dialog ketika terjadi gesekan sosial. Ketiga, dimensi rehabilitatif, dengan mendorong pemulihan psikososial umat dan rekonsiliasi pascakonflik secara alami. Keempat, dimensi kolaboratif, melalui penguatan sinergi dengan FKUB, Kesbangpol, TNI/Polri dan tokoh lintas agama. Kelima, dimensi edukatif, dengan menyiapkan generasi muda Hindu sebagai agen perubahan yang moderat dan memahami nilai Tat Twam Asi.
Lima dimensi tersebut menunjukkan bahwa PHDI tidak hanya ditempatkan sebagai organisasi yang mengurus kepentingan internal umat Hindu, tetapi juga diharapkan mampu mengambil bagian dalam persoalan sosial yang lebih luas. Peran tersebut menjadi semakin relevan di tengah perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang memungkinkan isu bernuansa SARA maupun informasi palsu menyebar dengan cepat. Deteksi dini, komunikasi publik yang sehat dan kemampuan melakukan mediasi menjadi instrumen penting untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi konflik terbuka.
FGD Pra Mahasabha XIII di Palu sekaligus menjadi bagian dari proses penyerapan aspirasi daerah dan pemetaan persoalan keumatan yang akan dibawa ke forum Mahasabha XIII PHDI. Forum ini diarahkan untuk tidak sekadar menginventarisasi persoalan, tetapi juga membedah akar masalah serta mencari solusi yang dapat memperkuat posisi PHDI dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Mahasabha XIII PHDI dijadwalkan berlangsung pada 8–11 Oktober 2026 di Jakarta.
Menjelang pelaksanaan Mahasabha XIII, PHDI membawa semangat Vasudhaiva Kutumbakam, yang bermakna bahwa seluruh umat manusia adalah satu keluarga. Semangat tersebut menempatkan Mahasabha bukan sekadar sebagai forum pergantian kepengurusan atau konsolidasi organisasi, tetapi sebagai momentum rekonsiliasi, pembaruan dan penguatan peran PHDI dalam menjaga kerukunan umat beragama serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Guntara)
Editor : Rygun
Sumber dan Foto : Humas Panitia Mahasabha PHDI Pusat, I Made Sunarsa
Baca Juga : Simakrama Forum Alumni KMHDI Bali Teguhkan Semangat Konsolidasi Kader Dan Gagasan Masa Depan Bali
Baca Juga : Sharing Dharma "ShaDhar" Hindu Kupang NTT, Kemanusiaan yang Menyala di Bawah Terang Purnama
- Details
- Written by Admin
- Category: Kegiatan
- Published: 31 August 2026
- Hits: 205
.jpg)
