Home
Bimas Hindu NTT Perkuat Kerukunan Dan Moderasi Beragama, Dialog Kerukunan Hindu NTT Digelar Untuk Berdampak Bagi Indonesia Damai
Hindukupang.com, NTT – Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan Moderasi Beragama Hindu digelar di Hotel Naka, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa, 6 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung dalam dua sesi tersebut diikuti 35 peserta dari berbagai unsur umat Hindu, mulai dari pimpinan organisasi dan lembaga Hindu tingkat Provinsi NTT, WHDI NTT, ICHI NTT, LPDG NTT, Banjar Dharma Agung Kupang, Pengurus Pura Hindu, generasi muda Hindu Peradah, mahasiswa Hindu PD KMHDI NTT, insan pendidikan Hindu, hingga tamu undangan lainnya. Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Dan Moderasi Beragama Hindu, dengan mengambil Tema : Merawat Kerukunan, Menguatkan Moderasi Beragama, Implementasi Asta Protas Kementerian Agama Berdampak Melalui Sistem Kewaspadaan Dini Untuk Indonesia Damai.
Kegiatan tersebut dihadiri Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kanwil Kementerian Agama NTT, Kepala Tata Usaha, serta Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT, Bapak I Ketut Suji,S.Ag.,M.Si, Dan Penyelenggara Hindu Kota Kupang Bapak Pratama Bawa Agung Prakasa Samosir,S.Ag. Kehadiran jajaran Kementerian Agama bersama tokoh dan organisasi Hindu menunjukkan pentingnya ruang dialog untuk memperkuat komunikasi internal umat sekaligus membangun pemahaman bersama mengenai moderasi beragama di tengah keberagaman masyarakat NTT.
Sesi pertama Narasumber mengangkat tema “Nilai-Nilai Ajaran Hindu: Tri Hita Karana dan Vasudhaiva Kutumbakam sebagai Landasan Kerukunan dan Moderasi”, dengan narasumber Sulinggih (Pandita) Ida Rsi Agung Nanda Wijaya Kusuma Manuaba dan moderator Rary Triguntara,S.KM. Dalam pemaparannya, Ida Rsi Agung menjelaskan bahwa moderasi beragama merupakan sikap tengah, seimbang, bijak dan tidak ekstrem dalam menjalankan kehidupan beragama. Moderasi juga dipandang sebagai jalan untuk menyelesaikan persoalan keagamaan melalui sikap yang mengedepankan keseimbangan dan penghormatan terhadap sesama.
Narasumber mengaitkan prinsip tersebut dengan ajaran dalam Veda yang menggambarkan bumi sebagai ruang kehidupan bersama bagi manusia yang memiliki perbedaan bahasa maupun keyakinan. Pesan tersebut menekankan pentingnya penghargaan terhadap keberagaman sehingga perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi bagian dari kehidupan bersama yang saling melengkapi.
Landasan Pustaka Suci Hindu, Ajaran ini diperkuat oleh petikan "Atharvaveda XII.1.4.5"
Janam bibhrati bahudha vivacasam,
Nanadharmanam prthivi jathaukasam.
Sahasram dhara dravinasya me duham,
Dhuruveva dhenur anapas phuranti
Artinya : Bumi Pertiwi yang memikul beban, bagaikan sebuah keluarga, semua orang berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda dan memeluk kepercayaan yang berbeda, semoga ia melimpahkan kekayaan kepada kita tumbuh penghargaan diantara kita.
Dalam konteks Tri Hita Karana, keharmonisan dijelaskan melalui tiga hubungan utama, yakni Parahyangan sebagai hubungan harmonis manusia dengan Tuhan, Pawongan sebagai hubungan antarmanusia, dan Palemahan sebagai hubungan manusia dengan alam lingkungan. Ketiga unsur tersebut dipandang sebagai satu kesatuan untuk menciptakan kesejahteraan lahiriah dan kebahagiaan rohani. Karena itu, menjaga hubungan dengan alam juga diposisikan sebagai bentuk tanggung jawab manusia terhadap Tuhan, sesama dan generasi yang akan datang.
Sementara itu Sulinggih (Pandita) Ida Rsi Agung Nanda Wijaya Kusuma Manuaba, menyampaikan konsep Vasudhaiva Kutumbakam menegaskan pandangan bahwa seluruh manusia merupakan satu keluarga besar. Prinsip tersebut menempatkan perbedaan suku, agama, bangsa dan latar belakang bukan sebagai alasan untuk membangun sekat, tetapi sebagai dasar untuk menumbuhkan kasih sayang, kesetaraan dan keharmonisan. Implementasinya dapat diwujudkan melalui kehidupan keluarga, masyarakat, dunia kerja, kepedulian terhadap lingkungan hingga keterlibatan dalam menyelesaikan persoalan kemanusiaan secara lebih luas.
“Nilai-Nilai Ajaran Hindu: Tri Hita Karana dan Vasudhaiva Kutumbakam sebagai Landasan Kerukunan dan Moderasi”, dengan narasumber
Sulinggih (Pandita) Ida Rsi Agung Nanda Wijaya Kusuma Manuaba dan moderator Rary Triguntara,S.KM
Dalam pemaparannya, Sulinggih (Pandita) Ida Rsi Agung Nanda Wijaya Kusuma Manuaba juga menekankan enam urgensi moderasi beragama, yakni menjaga martabat manusia, memahami keberagaman, merawat keindonesiaan, membangun toleransi, bertindak adil dan seimbang, serta terus menyosialisasikan nilai-nilai toleransi kepada umat. Dengan demikian, moderasi beragama tidak berhenti sebagai konsep, tetapi harus diterjemahkan menjadi perilaku dalam kehidupan sehari-hari.
Sesi dialog kemudian berkembang pada persoalan kesenjangan antara nilai ajaran agama dan perilaku manusia. Prof. I Gusti Bagus Adwita Arsa mempertanyakan mengapa ajaran Hindu yang dinilai luhur belum selalu tercermin dalam perilaku umat di tengah keberagaman. Ida Rsi Agung menjelaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan tingkat kesadaran manusia, pengaruh Tri Guna, serta tantangan Awidya atau ketidaktahuan spiritual. Karena itu, pendidikan spiritual secara berkelanjutan diperlukan agar ajaran Dharma tidak berhenti pada pemahaman tekstual maupun ritual, tetapi menjadi karakter dalam kehidupan.
Pertanyaan berikutnya dari Jero Gede Supardi, S.Pd mengenai bagaimana manusia menjalankan Dharma pada era Kaliyuga juga mendapat perhatian. Menurut penjelasan narasumber, Kaliyuga memang digambarkan sebagai zaman dengan tantangan moral yang lebih berat. Namun, kondisi tersebut sekaligus menjadi ruang bagi manusia untuk menunjukkan konsistensi dalam menjalankan Dharma. Perbuatan baik yang dilakukan di tengah tantangan zaman dipandang memiliki nilai spiritual yang penting dalam proses pendewasaan manusia.
Sementara pertanyaan I Nengah Aditenaya mengenai konsep Tat Twam Asi dan Vasudhaiva Kutumbakam yang seharusnya menempatkan manusia sebagai satu keluarga besar, tetapi masih diwarnai tindakan saling menyakiti, dijawab dengan penjelasan mengenai dominasi ego atau Ahamkara serta pengaruh Sad Ripu. Narasumber Sulinggih (Pandita) Ida Rsi Agung Nanda Wijaya Kusuma Manuaba menyampaikan Keinginan yang tidak terkendali, kemarahan, keserakahan dan kebingungan pikiran dinilai dapat menutup kesadaran manusia terhadap nilai persaudaraan. Karena itu, Tat Twam Asi tidak cukup dipahami sebagai teori, tetapi perlu dilatih melalui empati dan pengendalian diri.
Sesi pertama ditutup dengan apresiasi dari 35 peserta kepada narasumber. Moderator Rary Triguntara kemudian menutup sesi dengan pesan melalui pantun :
Menyusun Sesaji dengan Khidmat
Bunga Mawar harum Aromanya
Menjaga Tat Twam Asi dalam Masyarakat
Saling Menghormati dengan Sesama.
Dialog sesi pertama ini sangat penting dalam menjaga Tat Twam Asi dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat, dilanjutkan foto bersama narasumber Ida Rsi Agung bersama seluruh 35 peserta.
Memasuki sesi kedua, dialog menghadirkan Narasumber Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Prof.Dr.Yuliana Salosso,S.Pi.,MP, dengan tema “Peran FKUB dalam Membangun Kerukunan Intern dan Antar Umat Beragama di NTT”. Forum ini diarahkan untuk memperkuat komunikasi dan membangun kepercayaan antara pemuka agama, tokoh masyarakat, pemerintah dan komunitas dalam menjaga kerukunan di NTT.
Prof. Yuliana menjelaskan bahwa FKUB memiliki posisi sebagai ruang dialog dan jembatan konsultatif antara masyarakat, komunitas keagamaan dan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, FKUB memiliki tugas menyelenggarakan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi organisasi keagamaan serta masyarakat, menyampaikan rekomendasi kepada kepala daerah, dan menyosialisasikan peraturan serta kebijakan terkait kerukunan dan pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, kerukunan tidak boleh dipahami sekadar sebagai kondisi hidup berdampingan. Kerukunan harus berkembang dari hidup berdampingan, saling menghormati, hingga bekerja bersama. Artinya, perbedaan keyakinan tetap diakui, tetapi tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk membangun kerja sama dalam kepentingan sosial dan kesejahteraan bersama.
Dalam membangun dialog, FKUB mendorong setiap pihak datang dengan niat memahami, bukan memaksakan posisi. Persoalan juga perlu dipisahkan antara substansi, persepsi subjektif, informasi yang belum terverifikasi dan emosi. Ruang bicara harus diberikan secara seimbang dengan bahasa yang menghormati martabat pihak lain, kemudian ditutup dengan kesepakatan tindak lanjut yang jelas.
Prinsip tersebut sejalan dengan empat indikator moderasi beragama, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan sikap akomodatif terhadap budaya lokal. Dalam praktiknya, FKUB mendorong pencegahan konflik melalui pembangunan jejaring sebelum muncul persoalan, klarifikasi informasi ketika terjadi perbedaan, penyusunan rekomendasi berdasarkan fakta dan aturan, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kesepakatan.
FKUB juga menyoroti pentingnya sistem peringatan dini dalam menjaga kerukunan. Penyebaran informasi yang belum terverifikasi, bahasa yang merendahkan kelompok tertentu, menurunnya komunikasi antar tokoh agama, persoalan sosial yang tidak segera diklarifikasi, serta ketegangan di media sosial dinilai dapat menjadi tanda awal yang perlu direspons secara hati-hati. Langkah pertama bukan mengambil kesimpulan, melainkan melakukan verifikasi, mendengarkan semua pihak, memetakan aktor terkait dan membuka ruang dialog.
Dalam persoalan rumah ibadat, FKUB menekankan bahwa proses pendirian harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Dialog diarahkan untuk memastikan kebutuhan masyarakat, ketertiban sosial, kepatuhan terhadap aturan dan komunikasi antarwarga. Tujuannya bukan memenangkan salah satu pihak, melainkan mencari penyelesaian yang sah, transparan dan tetap menjaga kerukunan.
Di tengah perkembangan teknologi digital, FKUB juga menghadapi tantangan berupa hoaks, disinformasi, pemotongan konteks, echo chamber dan bahasa publik yang berpotensi merendahkan kelompok tertentu. Karena itu, masyarakat didorong untuk melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi, menggunakan bahasa yang menenangkan, melakukan koreksi berdasarkan sumber resmi, dan membawa isu sensitif ke ruang dialog yang tepat.
Khusus di NTT, keberagaman dipandang sebagai modal sosial yang dapat menjadi kekuatan apabila dikelola melalui mekanisme damai. Tradisi musyawarah dan gotong royong menjadi bagian dari kearifan lokal yang dapat digunakan sebagai ruang perjumpaan. Dalam konteks ini, tokoh agama memiliki tanggung jawab memberikan keteladanan dalam komunikasi publik, memperluas perjumpaan antarumat dan membantu masyarakat menyaring informasi yang berpotensi menimbulkan prasangka.
Dalam sesi tanya jawab, sejumlah persoalan aktual turut mengemuka, mulai dari mekanisme FKUB menjembatani konflik antarumat, sistem koordinasi ketika terjadi gesekan, persoalan hubungan cinta beda agama di kalangan generasi muda, perilaku pemuda NTT di perantauan, hingga peluang kolaborasi organisasi Hindu dengan FKUB.
Menjawab pertanyaan mengenai konflik antarumat, Prof.Yuliana menjelaskan bahwa FKUB NTT menggunakan mekanisme dialog terstruktur dengan mengutamakan verifikasi informasi, mendengarkan seluruh pihak, memetakan persoalan dan aktor terkait, membuka ruang dialog serta menghasilkan tindak lanjut yang jelas. Dalam koordinasi, FKUB juga melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, Kanwil Kementerian Agama, majelis-majelis agama dan unsur keamanan sesuai kebutuhan.
Untuk persoalan generasi muda, termasuk hubungan beda agama, FKUB menempatkannya sebagai persoalan yang membutuhkan edukasi moderasi beragama, komunikasi keluarga dan pemahaman terhadap ketentuan agama maupun hukum yang berlaku. FKUB juga membuka ruang konsultatif untuk menerima aspirasi masyarakat dan memberikan rekomendasi sesuai kewenangan dan prinsip moderasi.
Sementara menyangkut pemuda NTT di perantauan, FKUB menekankan pentingnya pembinaan karakter, anti kekerasan, ketertiban serta komitmen kebangsaan. Peran tokoh agama dan organisasi keagamaan dinilai penting dalam memberikan keteladanan serta membangun kesadaran generasi muda agar mampu menjaga nama baik daerah dan komunitasnya di mana pun berada.
FKUB NTT juga membuka peluang kolaborasi dengan organisasi Hindu melalui aksi sosial lintas iman, kunjungan dan silaturahmi antar rumah ibadat, pengembangan seni budaya dan kearifan lokal, serta literasi digital dan dialog moderasi beragama. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya menjadikan keberagaman bukan sekadar realitas sosial, tetapi kekuatan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
Seluruh rangkaian dialog kemudian ditutup dengan apresiasi tepuk tangan dari 35 peserta kepada Ketua FKUB Provinsi NTT. Moderator Rary Triguntara menutup sesi kedua dialog bersama Narasumber Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Prof.Dr.Yuliana Salosso,S.Pi.,MP, topik judul “Peran FKUB dalam Membangun Kerukunan Intern dan Antar Umat Beragama di NTT” dengan menyampaikan pantun :
Ke Pasar Membeli Kain Tenun
Warna Indah Berbunga - bunga
Hidup Berdampingan dengan Santun
Beda Agama Tetap Bersaudara
Kesimpulan yang menegaskan pesan persaudaraan sangat penting dirawat dalam keberagaman, sebelum kegiatan diakhiri dengan Salam Parama Santi, “Om Shanti Shanti Shanti Om”, dan foto bersama narasumber serta seluruh peserta.
Rangkaian Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan Moderasi Beragama Hindu di Kota Kupang berlanjut pada sesi siang dengan menghadirkan sejumlah tokoh Hindu sebagai narasumber ketiga dan keempat. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WITA hingga 16.30 WITA, dengan pembahasan yang melibatkan unsur pimpinan dan organisasi Hindu di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pada pukul 13.00–14.00 WITA, kegiatan memasuki Sesi II dengan Narasumber 3, Prof. Dr. I Gusti Bagus Adwita Arsa, M.P, yang tercatat sebagai Sekretaris PHDI Provinsi NTT. Sesi tersebut dimoderatori oleh Ni Wayan Dewi Amertha Purnama Sari, S.H. Kehadiran Prof. Adwita Arsa sebagai narasumber memberikan ruang bagi peserta untuk memperdalam pembahasan mengenai persoalan keumatan Hindu, khususnya dalam konteks kerukunan, kehidupan sosial dan penguatan nilai-nilai keagamaan di tengah keberagaman masyarakat NTT.
Setelah sesi tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan coffee break selama 30 menit, mulai pukul 14.00–14.30 WITA, sebelum memasuki kembali sesi lanjutan pada pukul 14.30–15.00 WITA. Sesi II kemudian dilanjutkan bersama Narasumber 3 dan tetap dimoderatori oleh Ni Wayan Dewi Amertha Purnama Sari, S.H. Rangkaian ini menunjukkan bahwa materi dialog dirancang secara bertahap dengan memberikan ruang cukup bagi penyampaian materi dan pendalaman pembahasan melalui forum dialog.
Selanjutnya, mulai pukul 15.00–16.30 WITA, kegiatan memasuki Sesi II bersama Narasumber 4, I Gede Arya Bawa, S.Sos., M.H, selaku Ketua Banjar Dharma Agung Kupang. Sesi tersebut kembali dipandu oleh Ni Wayan Dewi Amertha Purnama Sari, S.H. Kehadiran unsur banjar sebagai narasumber memperlihatkan bahwa pembahasan kerukunan tidak hanya ditempatkan dalam perspektif kelembagaan keagamaan, tetapi juga menyentuh peran komunitas Hindu di tingkat sosial kemasyarakatan. Kegiatan Dialog ini ditutup secara resmi oleh Pembimas Hindu NTT Bapak I Ketut Suji,S.Ag.,M.Si, dan sesi foto bersama dengan seluruh peserta.(Rygun)
Editor : Guntara
Sumber dan Foto : Hindukupang.com / Rygun
Baca Juga : Simakrama Forum Alumni KMHDI Bali Teguhkan Semangat Konsolidasi Kader Dan Gagasan Masa Depan Bali
Baca Juga : Sharing Dharma "ShaDhar" Hindu Kupang NTT, Kemanusiaan yang Menyala di Bawah Terang Purnama
- Details
- Written by Admin
- Category: Kegiatan
- Published: 06 October 2026
- Hits: 14
Donasi Rp50,65 Juta untuk Korban Gempa Flores, Tim Relawan Hindu Dharma PERADAH NTT Dan PD KMHDI NTT Bergerak Dari Kupang Menuju Flores NTT
Penyaluran Bantuan Dan Donasi Rp50,65 Juta Untuk Korban Gempa Flores, Tim Relawan Hindu Dharma : Pemuda Hindu PERADAH NTT Dan Mahasiswa Hindu PD KMHDI NTT Bergerak Salurkan Donasi Dari Kupang Menuju Flores NTT, Foto : 3 September 2026.
HinduKupang.com – Flores, NTT – Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7SR yang mengguncang Kabupaten Nagekeo Pulau Flores di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026 pukul 04.58 WIB meninggalkan kerusakan infrastruktur, korban dunia hingga dampak kemanusiaan yang besar. Berdasarkan Update Penanganan Darurat Bencana yang ditampilkan Pemerintah Provinsi NTT bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta BPBD NTT per 1 September 2026 pukul 17.00 WIB, bencana tersebut berdampak pada tujuh kabupaten, yakni Nagekeo, Sikka, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Dan Ngada. Data yang tercantum menunjukkan 127 orang meninggal dunia, 1.668 orang luka-luka, serta 181.354 orang mengungsi. Infografis tersebut juga mencatat 97.215 rumah mengalami kerusakan.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penanganan gempa Flores bukan lagi sekadar persoalan tanggap darurat sesaat, tetapi telah berkembang menjadi kebutuhan kemanusiaan yang membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat. Pemerintah daerah bersama lembaga penanggulangan bencana masih menghadapi pekerjaan besar untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, memperbaiki tempat tinggal dan fasilitas umum, sekaligus memastikan masyarakat terdampak dapat memasuki tahap pemulihan.
Di tengah situasi tersebut, Tim Relawan Hindu Dharma yaitu Perhimpunan Pemuda Hindu (PERADAH) Kupang dan Provinsi NTT bersama Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PD.KMHDI) Provinsi NTT mengambil bagian melalui aksi solidaritas kemanusiaan. Sejak 15 Agustus 2026, kedua organisasi tersebut membuka penggalangan donasi untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa di Pulau Flores. Gerakan tersebut juga mendapat dukungan dari umat Hindu dan berbagai pihak dari sejumlah daerah di Indonesia. Tim Relawan Hindu Dharma NTT yang berangkat menyalurkan bantuan paket sembako yaitu : I Putu Satria Mulyadi (Ketua Peradah NTT), Wayan Megaputra, I Nengah Sudarsa, I Made Jefri, dan I Nyoman Widiarta.
Upaya penggalangan dana itu berhasil terhimpun donasi pada 3 September 2026, total dana yang terkumpul mencapai Rp50.650.000. Dana tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk berbagai kebutuhan bantuan, termasuk paket sembako, yang dipersiapkan untuk dibawa dan disalurkan kepada masyarakat terdampak di Flores.
Dalam Wawancara Media HinduKupang.com bersama Ketua Mahasiswa Hindu (KMHDI) I Putu Eka Saputra,SH, mengatakan PERADAH NTT dan KMHDI NTT berkolaborasi membentuk Tim Relawan Hindu Dharma NTT untuk menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa Flores. Donasi yang terkumpul dibelanjakan berupa air mineral, mie, beras, popok bayi, dan obat-obatan. Penggalangan donasi dimulai sejak 15 Agustus 2026, dan bantuan akan disalurkan pada 3 September 2026. Bantuan akan disalurkan ke 2 posko pengungsian di Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian, solidaritas, dan aksi kemanusiaan anak muda Hindu untuk hadir membantu masyarakat yang terdampak bencana di Flores. Melalui kolaborasi PERADAH NTT dan KMHDI NTT, dilakukan open donasi yang kemudian dihimpun dan dibelanjakan menjadi kebutuhan pokok serta kebutuhan masyarakat terdampak. Selanjutnya, bantuan tersebut dibawa langsung oleh Tim Relawan Hindu Dharma untuk disalurkan ke dua posko di Kecamatan Borong.
Momentum penyaluran bantuan pada 3 September 2026 juga memiliki arti tersendiri bagi keluarga besar KMHDI karena bertepatan dengan hari ulang tahun KMHDI ke 33. Dari Kota Kupang, bantuan tersebut diberangkatkan menggunakan satu truk dan satu mobil pick up, melalui jalur Pelabuhan Tenau Kupang menuju wilayah Flores. Langkah ini menunjukkan bahwa solidaritas tidak berhenti pada pengumpulan dana, tetapi dilanjutkan dengan upaya membawa bantuan secara langsung mendekati masyarakat yang membutuhkan.
Penyaluran bantuan diarahkan untuk sejumlah kebutuhan utama. Di antaranya kebutuhan darurat berupa makanan, air minum bersih, paket kemanusiaan, serta pemulihan dan pendampingan berupa dukungan psikososial. Bantuan juga difokuskan kegiatan kemanusiaan lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Dari sisi gerakan sosial, aksi PERADAH NTT dan KMHDI NTT menarik perhatian karena membawa semangat kemanusiaan lintas kelompok. Seperti Empat jati diri KMHDI Religius, Nasionalis, Progresif dan Humanis, diterjemahkan ke dalam tindakan nyata melalui kepedulian terhadap korban bencana. Dalam perspektif nilai Hindu, gerakan Humanis tersebut juga dikaitkan dengan prinsip Pawongan dalam Tri Hita Karana, yakni membangun hubungan harmonis antar manusia melalui sikap saling menolong, peduli dan membantu sesama.
Tujuan dan poin penting dari gerakan ini bukan semata-mata besarnya nominal donasi, melainkan bagaimana solidaritas tersebut dikonversi menjadi bantuan konkret. Rp50,65 juta mungkin tidak sebanding dengan luasnya kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana, namun ketika dihimpun melalui gotong royong, dana tersebut dapat menjadi bagian dari rantai bantuan yang menopang kebutuhan warga pada masa darurat dan pemulihan.
Lebih jauh, aksi tersebut memperlihatkan peran strategis organisasi kepemudaan dan mahasiswa Hindu Dharma NTT dalam respons kebencanaan. Generasi Penerus Hindu Kupang NTT, dan Anak muda Hindu Dharma tidak hanya ditempatkan sebagai penerima informasi atau kelompok yang menunggu bantuan, tetapi dapat menjadi penggerak penggalangan sumber daya, relawan Hindu Dharma, distribusi bantuan dan edukasi kemanusiaan. Keterlibatan mereka sekaligus memperkuat jejaring solidaritas masyarakat sipil dalam membantu pemulihan dan mendukung penanganan bencana alam.
Aspek transparansi juga menjadi catatan penting. Dalam penyaluran donasi bahwa dana yang terkumpul akan dipertanggungjawabkan secara transparan dan diinformasikan secara berkala. Hal ini menjadi penting dalam setiap kegiatan penggalangan dana publik karena kepercayaan donatur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan aksi kemanusiaan. Karena itu, pelaporan mengenai jumlah bantuan yang dibelanjakan, bentuk barang, lokasi penerima dan dokumentasi penyaluran akan menjadi langkah penting setelah bantuan tiba di Flores.
Keberangkatan bantuan kemanusiaan Tim Relawan Hindu Dharma dari Kupang pada 3 September 2026 bukan sekadar agenda distribusi logistik, tetapi menjadi simbol bahwa solidaritas terhadap korban gempa Flores NTT terus bergerak memasuki fase berikutnya. PERADAH dan KMHDI NTT bersama para donatur menunjukkan bahwa kepedulian sosial dapat diwujudkan melalui kerja kolektif, menghimpun donasi, menyiapkan kebutuhan, mengangkut bantuan dan memastikan bantuan bergerak menuju masyarakat terdampak.(Guntara)
Editor : Rygun
Sumber dan Foto : Grup Whatsapp Hindu Kupang NTT, Alumni , Peradah dan KMHDI, serta BNPB , Putu Eka Saputra (Ketua PD.KMHDI NTT)
Baca Juga : Simakrama Forum Alumni KMHDI Bali Teguhkan Semangat Konsolidasi Kader Dan Gagasan Masa Depan Bali
Baca Juga : Sharing Dharma "ShaDhar" Hindu Kupang NTT, Kemanusiaan yang Menyala di Bawah Terang Purnama
- Details
- Written by Admin
- Category: Kegiatan
- Published: 03 September 2026
- Hits: 193
PHDI Didorong Jadi Jembatan Perdamaian, I Nyoman Cantiasa : Sejarah Konflik Harus Jadi Pelajaran Bersama Dalam FGD Pra Mahasabha XIII Di Palu
Hindukupang.com - NTT , Palu, Sulawesi Tengah – Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) menegaskan pentingnya memperkuat peran organisasi keumatan dalam menjaga kerukunan dan perdamaian di tengah masyarakat yang memiliki pengalaman sejarah konflik dan bencana. Penegasan tersebut disampaikan Ketua Panitia Mahasabha XIII PHDI, Letjen TNI (Purn) I Nyoman Cantiasa,S.E.,M.Tr.Han., dalam Focus Group Discussion (FGD) Pra Mahasabha XIII PHDI di Hotel Jazz, Kota Palu, Sabtu (29/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forkopimda Sulawesi Tengah, tokoh agama dan masyarakat, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, serta kalangan kampus dan akademisi.
Dalam paparannya, I Nyoman Cantiasa mengapresiasi ketangguhan masyarakat Sulawesi Tengah yang dinilai berhasil melewati sejumlah ujian besar. Wilayah tersebut pernah menghadapi konflik sosial bernuansa keagamaan di Poso pada periode 1998–2007, ancaman terorisme yang melibatkan kelompok Santoso dan Ali Kalora, serta bencana alam ekstrem berupa gempa bumi, tsunami dan likuefaksi pada 2018, yang kemudian disusul sejumlah peristiwa banjir bandang. Rentetan peristiwa tersebut meninggalkan pengalaman dan trauma mendalam, namun sekaligus menjadi pelajaran penting dalam membangun kembali hubungan sosial masyarakat.
Menurut Cantiasa, pengalaman masa lalu tidak semestinya diwariskan sebagai sumber dendam, melainkan dijadikan “lessons learned” atau pembelajaran untuk memperkuat fondasi perdamaian. Ia menekankan bahwa perdamaian tidak hadir dengan sendirinya, tetapi harus diciptakan, dirawat dan dijaga bersama. Dalam konteks tersebut, PHDI di daerah dinilai memiliki ruang strategis untuk mengambil peran yang lebih adaptif dan konkret dalam menjaga stabilitas sosial serta memperkuat persaudaraan lintas agama.
Ia juga mengaitkan pengalaman bencana alam di Sulawesi Tengah dengan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Bencana ekstrem, kata dia, harus menjadi pembelajaran bagi umat beragama agar semakin sadar terhadap kewajiban menjaga alam. Nilai tersebut sejalan dengan konsep Tri Hita Karana, yang menekankan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan lingkungan.
Ketangguhan masyarakat Sulawesi Tengah dalam mempertahankan toleransi juga disebut tidak terlepas dari solidaritas lintas agama dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Kerja sama tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam pemulihan hubungan sosial setelah konflik maupun munculnya persoalan yang berpotensi mengganggu kerukunan. Salah satu dinamika sosial yang disinggung dalam forum tersebut adalah persoalan terkait isu warung babi guling di Palu yang sempat menjadi perhatian masyarakat. Kasus tersebut menunjukkan bahwa komunikasi lintas agama menjadi kebutuhan penting untuk mencegah isu sensitif berkembang menjadi konflik sosial.
Dalam FGD tersebut, Ketua Panitia Mahasabha XIII PHDI, I Nyoman Cantiasa,S.E.,M.Tr.Han., secara khusus membahas isu-isu sensitif yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Ia mengingatkan bahwa sejarah kelam Sulawesi Tengah tidak perlu kembali dibuka sebagai luka, tetapi harus ditempatkan sebagai cermin untuk memahami pentingnya menjaga perdamaian. Menurutnya, masyarakat tidak dapat mengubah sejarah, tetapi dapat menentukan pelajaran apa yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena itu, rekonsiliasi dan konsolidasi harus menjadi bagian penting dari agenda keumatan.
Untuk memperkuat peran tersebut, Cantiasa menawarkan lima dimensi strategis yang dapat dijalankan PHDI. Pertama, dimensi preventif, melalui deteksi dini terhadap isu SARA serta peningkatan literasi digital dan edukasi ant hoaks. Kedua, dimensi kuratif, yakni menjadikan PHDI sebagai mediator dan membuka ruang dialog ketika terjadi gesekan sosial. Ketiga, dimensi rehabilitatif, dengan mendorong pemulihan psikososial umat dan rekonsiliasi pascakonflik secara alami. Keempat, dimensi kolaboratif, melalui penguatan sinergi dengan FKUB, Kesbangpol, TNI/Polri dan tokoh lintas agama. Kelima, dimensi edukatif, dengan menyiapkan generasi muda Hindu sebagai agen perubahan yang moderat dan memahami nilai Tat Twam Asi.
Lima dimensi tersebut menunjukkan bahwa PHDI tidak hanya ditempatkan sebagai organisasi yang mengurus kepentingan internal umat Hindu, tetapi juga diharapkan mampu mengambil bagian dalam persoalan sosial yang lebih luas. Peran tersebut menjadi semakin relevan di tengah perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang memungkinkan isu bernuansa SARA maupun informasi palsu menyebar dengan cepat. Deteksi dini, komunikasi publik yang sehat dan kemampuan melakukan mediasi menjadi instrumen penting untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi konflik terbuka.
FGD Pra Mahasabha XIII di Palu sekaligus menjadi bagian dari proses penyerapan aspirasi daerah dan pemetaan persoalan keumatan yang akan dibawa ke forum Mahasabha XIII PHDI. Forum ini diarahkan untuk tidak sekadar menginventarisasi persoalan, tetapi juga membedah akar masalah serta mencari solusi yang dapat memperkuat posisi PHDI dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Mahasabha XIII PHDI dijadwalkan berlangsung pada 8–11 Oktober 2026 di Jakarta.
Menjelang pelaksanaan Mahasabha XIII, PHDI membawa semangat Vasudhaiva Kutumbakam, yang bermakna bahwa seluruh umat manusia adalah satu keluarga. Semangat tersebut menempatkan Mahasabha bukan sekadar sebagai forum pergantian kepengurusan atau konsolidasi organisasi, tetapi sebagai momentum rekonsiliasi, pembaruan dan penguatan peran PHDI dalam menjaga kerukunan umat beragama serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Guntara)
Editor : Rygun
Sumber dan Foto : Humas Panitia Mahasabha PHDI Pusat, I Made Sunarsa
Baca Juga : Simakrama Forum Alumni KMHDI Bali Teguhkan Semangat Konsolidasi Kader Dan Gagasan Masa Depan Bali
Baca Juga : Sharing Dharma "ShaDhar" Hindu Kupang NTT, Kemanusiaan yang Menyala di Bawah Terang Purnama
- Details
- Written by Admin
- Category: Kegiatan
- Published: 31 August 2026
- Hits: 201
Festival Gerbang Nusantara 2026 Puskor Hindunesia Hadirkan Lomba Budaya, Edukasi, UMKM Dan Aksi Sosial Di Kota Denpasar Bali
Festival Gerbang Nusantara 2026 Puskor Hindunesia Hadirkan Lomba Mekidung Tingkat TK,SD,SMP Di Kota Denpasar Bali
Hindukupang.com | Denpasar, Bali – Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) kembali menggelar Festival Gerbang Nusantara (FGN) 2026 yang berlangsung selama tiga hari, 17–19 Juli 2026, di Inna Bali Heritage Hotel dan kawasan Lapangan Puputan Badung, Kota Denpasar, Bali. Festival ini menjadi wadah pelestarian budaya, pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan nilai-nilai Dharma Nusantara melalui beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat luas.
Rangkaian kegiatan festival menghadirkan berbagai program, mulai dari bazar kuliner dan UMKM, lomba budaya, workshop edukasi, bakti sosial donor darah, pemeriksaan kesehatan, yoga, pembuatan eco enzyme, pengolahan kompos, hingga kegiatan lingkungan lainnya. Seluruh rangkaian acara terbuka untuk masyarakat secara gratis dan diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara budaya, pendidikan, sosial, dan ekonomi kreatif.
Wisatawan Mancanegara (WisMan) melihat Stand UMKM Dan Festival Gerbang Nusantara (FGN) , 17-19 Juli 2026 Puskor Hindunesia.
Koordinator Lomba Festival Gerbang Nusantara 2026, I Gede Dana, saat diwawancarai Hindukupang.com, menjelaskan bahwa kompetisi tahun ini diikuti sekitar 200 peserta dari jenjang TK, SD, hingga SMP. Adapun kategori yang diperlombakan meliputi Mekidung, Nyurat Tulisan Aksara Bali, Megender (alat musik tradisional Bali), Menyanyi Lagu Bali, Tari Bali, Lomba Mewarnai, serta Lomba Hafalan Mantra Tri Sandhya. Para pemenang akan memperoleh piala dan piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan partisipasi mereka dalam melestarikan budaya Hindu Bali.
Para Pemenang Juara Lomba Mekidung Bersama Para Dewan Juri
Tim Dewan Juri penilaian
Pembukaan resmi Festival Gerbang Nusantara 2026 dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli 2026 pukul 19.00 WITA, dan direncanakan dibuka oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si, yang didampingi Pemerintah dan jajaran Pengurus Dewan Koordinator Nasional (Dekornas) Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia).
Festival Gerbang Nusantara (FGN) ini diketuai oleh Ir.Anak Agung Gde Agung selaku Ketua Pelaksana, serta dijadwalkan dihadiri oleh Ketua Dekornas Puskor Hindunesia, DR.(H.C). Ida Bagus Ketut Susena,S.Kom bersama sejumlah tokoh Hindu, Pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan.
Sebagai penutup rangkaian Festival Gerbang Nusantara (FGN), masyarakat akan disuguhkan pertunjukan seni Bondres "Trio Dongkrak Kenjir" yang dipersembahkan oleh Golden Sengap pada malam 19 Juli 2026. Penampilan tersebut diharapkan menjadi hiburan sekaligus media pelestarian seni pertunjukan tradisional Bali yang dikemas dengan nuansa humor dan edukasi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Kordinator Nasional (Dekornas) Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) Dan Ketua Panitia Festival Gerbang Nusantara 2026, Bapak Ir.Anak Agung Gde Agung
Hindukupang.com Bersama Ketua Panitia Festival Gerbang Nusantara 2026, Bapak Ir.Anak Agung Gde Agung
Festival Gerbang Nusantara 2026 diproyeksikan menjadi salah satu agenda budaya yang mampu menarik perhatian masyarakat, termasuk wisatawan domestik (Wisdom) maupun wisatawan mancanegara (Wisman), sehingga turut memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan ekonomi lokal di Kota Denpasar.
Pelaksanaan kegiatan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, diantaranya Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Denpasar, serta sejumlah sponsor yang berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan Festival Gerbang Nusantara 2026.(Guntara)
Editor : Rygun
Sumber Dan Foto : www.hindukupang.com dan Rygun
Baca Juga : MUKORNAS I Puskor Hindunesia, Moderasi Beragama dalam Membangun Harmoni Kebhinekaan Keyakinan Nusantara
Baca Juga : Simakrama Forum Alumni KMHDI Bali Teguhkan Semangat Konsolidasi Kader Dan Gagasan Masa Depan Bali
Baca Juga : Sharing Dharma "ShaDhar" Hindu Kupang NTT, Kemanusiaan yang Menyala di Bawah Terang Purnama
- Details
- Written by Admin
- Category: Kegiatan
- Published: 17 July 2026
- Hits: 467
.jpg)
