Home
Lokasabha VII PHDI NTT Tetapkan Dewa Putu Sahadewa Sebagai Ketua Periode 2026–2031, Perkuat Dharma Agama Dan Dharma Negara
Hindukupang.com, NTT – Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyelenggarakan Lokasabha VII yang berlangsung di Aula Jaya Pitha Guesthouse, Kelurahan Oesapa Selatan, Kota Kupang, NTT pada hari jumat-Sabtu, 13-14 November 2026. Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan PHDI Melalui Dharma Agama dan Dharma Negara Menuju NTT Jaya” tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi umat Hindu untuk memperkuat konsolidasi kelembagaan, mengevaluasi program kerja, sekaligus merumuskan arah kepemimpinan dan pelayanan umat Hindu di NTT untuk lima tahun mendatang.
Pembukaan Lokasabha VII PHDI NTT , 14 November 2026 secara resmi dibuka oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena, yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi NTT, Noldy Hosea Pellokila,S.Sos.,M.M. Acara Pembukaan Lokasabha VII dihadiri langsung oleh Ketua Umum pengurus Harian PHDI Pusat Letjen TNI I Nyoman Cantiasa,S.E.,M.Tr.(Han), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi NTT Noldy Hosea Pellokila,S.Sos.,M.M, Forkompimda NTT, Perwakilan dari POLDA NTT, KODAERAL VII, KODAM XXVII/Sobe Sonbai, LANUD El Tari, Kejaksaan Tinggi NTT, Pengadilan Tinggi NTT, serta Pimpinan Organisasi dan Lembaga Hindu Tingkat Provinsi NTT, peninjau, media pers, dan tamu undangan. Dalam sambutan Gubernur NTT yang dibacakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi NTT, Noldy Hosea Pellokila,S.Sos.,M.M, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi PHDI NTT dalam menjaga kerukunan antar umat beragama serta mendukung pembangunan daerah di 22 kabupaten/kota. Menurutnya, keberadaan Majelis Organisasi keagamaan memiliki peran strategis dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan saling menghargai di tengah keberagaman.
Pemerintah Provinsi NTT juga berharap PHDI terus meningkatkan peran dan kontribusinya dalam memperkuat persatuan masyarakat melalui sinergi bersama pemerintah serta seluruh elemen masyarakat. Kontribusi umat Hindu dalam mengembangkan kehidupan toleransi di NTT dinilai telah menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan kehidupan beragama. Karena itu, kepengurusan PHDI Provinsi NTT ke depan diharapkan mampu mempertahankan sekaligus meningkatkan peran tersebut melalui program-program yang berdampak nyata bagi umat dan masyarakat luas.
Dalam sambutan tersebut, Gubernur NTT yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi NTT, Noldy Hosea Pellokila juga berharap Lokasabha VII PHDI NTT ini mampu menghasilkan keputusan strategis serta melahirkan kepemimpinan yang kuat, visioner, dan bertanggung jawab. Kepemimpinan baru diharapkan tidak hanya memperkuat kelembagaan PHDI, tetapi juga meningkatkan pemberdayaan umat Hindu, menjaga kerukunan antarumat beragama, serta mengambil bagian dalam mendukung kemajuan pembangunan Nusa Tenggara Timur.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Letjen TNI I Nyoman Cantiasa,S.E.,M.Tr.(Han), dalam Sambutannya menekankan pentingnya menjaga kekompakan, persatuan, dan soliditas organisasi. Ia mengingatkan bahwa pemimpin PHDI ke depan harus memiliki wawasan luas, mampu membaca peluang pengembangan ekonomi, serta mempunyai kapasitas kepemimpinan lintas sektoral dan lintas kelompok masyarakat. Menurutnya, tantangan organisasi keagamaan saat ini tidak hanya berkaitan dengan pembinaan spiritual, tetapi juga bagaimana membangun kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan umat.
Lebih lanjut, Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Letjen TNI I Nyoman Cantiasa mengajak seluruh jajaran PHDI NTT untuk senantiasa menjaga netralitas, memperkuat toleransi, dan membangun komunikasi serta kemitraan yang baik dengan berbagai pihak. Ia menegaskan bahwa PHDI harus mampu menjadi jembatan yang mempererat hubungan antarumat beragama, bukan hanya menjadi wadah internal umat Hindu. Dengan demikian, organisasi dapat berperan lebih luas dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai, inklusif, dan saling menghormati di tengah kemajemukan bangsa.
Ketua Panitia Pelaksana Lokasabha VII PHDI NTT, I Wayan Gede Astawa,S.Sos.,M.M., menjelaskan bahwa Lokasabha merupakan agenda organisasi lima tahunan yang memiliki makna strategis bagi keberlanjutan pembinaan dan pelayanan kepada umat. Forum tersebut menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sebelumnya, penyampaian laporan pertanggungjawaban, analisis berbagai tantangan organisasi, serta penetapan rekomendasi dan langkah strategis untuk periode kepengurusan berikutnya. Selain itu, Lokasabha menjadi momentum untuk memilih pengurus yang dinilai mampu menjalankan amanah organisasi secara bertanggung jawab.
Menurut Wayan Gede Astawa, pelaksanaan Lokasabha VII juga diarahkan untuk memperkuat persatuan, kebersamaan, dan solidaritas seluruh unsur organisasi Hindu di NTT. Peserta yang hadir berasal dari jajaran pengurus PHDI kabupaten/kota, Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Provinsi NTT, PSN Koordinator Wilayah NTT, Pemuda Hindu Peradah NTT, mahasiswa Hindu PD KMHDI NTT, Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia (ICHI) NTT, serta berbagai organisasi bentukan PHDI dan undangan yang ditetapkan sebagai peninjau. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan pentingnya keterlibatan lintas generasi dan organisasi dalam menentukan arah perkembangan kelembagaan PHDI NTT.
Panitia pelaksana juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa tenaga, pemikiran, materi maupun doa, sehingga seluruh rangkaian kegiatan Lokasabha dapat terlaksana. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam menyukseskan forum organisasi yang tidak hanya berorientasi pada pergantian kepemimpinan, tetapi juga memperkuat komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan.
Sebelum memasuki agenda pemilihan kepemimpinan baru, Lokasabha VII PHDI Provinsi NTT terlebih dahulu melaksanakan evaluasi terhadap kepengurusan periode 2021–2026 di bawah kepemimpinan Dr.Ir.Wayan Darmawa,M.T. Dalam forum tersebut, laporan pertanggungjawaban kepengurusan telah diterima oleh peserta Lokasabha dan kepengurusan periode sebelumnya secara resmi dinyatakan demisioner. Dengan demikian, berakhirnya masa kepengurusan tersebut menjadi bagian dari proses regenerasi dan kesinambungan organisasi PHDI NTT untuk memasuki periode kepemimpinan 2026–2031. Kemudian dilakukan pembahasan sidang-sidang Komisi sebagai rekomendasi.
Rangkaian pembukaan Lokasabha VII PHDI NTT pada 14 November 2026 juga berlangsung dengan nuansa kebangsaan dan spiritualitas Hindu. Acara diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat persatuan dan nasionalisme. Suasana kemudian dilengkapi dengan penampilan tarian penyambutan oleh anak-anak Hindu Adi Widyalaya Saraswati Kupang, dnegan penari yang menampilkan yaitu Legita, Sweeta, Deva, dan Dena. Penampilan tersebut menjadi representasi keterlibatan generasi muda dalam melestarikan seni dan budaya Hindu sekaligus memperkenalkan nilai-nilai tradisi kepada generasi penerus.
Selain penampilan seni tari, rangkaian kegiatan juga diisi dengan pembacaan Sloka dari Pustaka Suci Veda oleh Desyta dan Komang Gita. Pembacaan Sloka VEDA tersebut menghadirkan nuansa religius dalam pembukaan Lokasabha VII PHDI NTT, sekaligus mengingatkan peserta akan pentingnya menjadikan ajaran suci Veda sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam kehidupan beragama maupun dalam menjalankan tanggung jawab organisasi.
Puncak pelaksanaan Lokasabha VII menghasilkan keputusan penting melalui pemilihan secara aklamasi yang menetapkan Jero Gede Dr.dr.Dewa Putu Sahadewa,Sp.OG (K),Supsp.Obginos, sebagai Ketua PHDI Provinsi Nusa Tenggara Timur periode masa bhakti 2026–2031. Penetapan tersebut berlangsung dalam LOKASABHA VII PHDI NTT yang dihadiri langsung Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat Letjen TNI I Nyoman Cantiasa beserta jajaran pengurus PHDI Pusat. Terpilihnya Dewa Putu Sahadewa secara aklamasi menjadi mandat organisasi untuk memimpin dan mengembangkan PHDI NTT selama lima tahun ke depan.
Setelah melalui seluruh tahapan persidangan dan proses pemilihan, Lokasabha VII menetapkan Dr. dr. Dewa Putu Sahadewa sebagai Ketua PHDI Provinsi NTT periode 2026–2031 melalui keputusan aklamasi. Pergantian kepemimpinan ini menandai terbentuknya kepengurusan baru yang akan melanjutkan tanggung jawab organisasi dalam pelayanan umat Hindu di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, susunan kepengurusan PHDI NTT periode 2026–2031 akan memperoleh pengesahan melalui Surat Keputusan (SK) dari PHDI Pusat sebagai dasar formal penetapan kepengurusan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi.
Dalam pernyataan perdananya setelah terpilih, Ketua PHDI NTT Periode 2026-2031, Dewa Putu Sahadewa menyampaikan komitmen untuk menjalankan amanah organisasi dengan sebaik-baiknya. Ia juga memohon dukungan seluruh umat Hindu di NTT agar dapat bersama-sama melaksanakan tugas pelayanan dan pengabdian melalui penguatan Dharma Agama dan Dharma Negara. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan yang baru tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan partisipasi, persatuan, dan dukungan seluruh unsur umat Hindu di berbagai kabupaten/kota.
Dengan berakhirnya Lokasabha VII, PHDI NTT memasuki babak baru kepemimpinan periode 2026–2031. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan berbagai rekomendasi organisasi menjadi program kerja yang terukur, memperkuat pembinaan umat hingga tingkat kabupaten/kota, meningkatkan peran generasi muda, serta membangun sinergi yang lebih luas dengan pemerintah dan masyarakat. Melalui kepemimpinan baru, PHDI NTT diharapkan semakin solid, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan keagamaan, sosial, serta pembangunan daerah menuju NTT yang lebih maju dan harmonis. Acara Lokasabha VII PHDI NTT ditutup secara resmi dan kemudian Ketua PHDI Pusat Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, beserta Pengurus PHDI NTT dan seluruh peserta PHDI dari Kabupaten dan PHDI Kota Kupang mengikuti pelaksanaan sembaHyang bersama hari Suci Tumpek Landep pada 14 November 2026 di Pura Oebananta Kupang.(Guntara)
Editor : Rygun
Sumber dan Foto : www.hindukupang.com , grup Whatsapp Hindu Kupang , dan Ni Nyoman Suparwati
Demisioner SK PHDI NTT Periode 2021-2026 Kunjungi Disini
Baca Juga : Simakrama Forum Alumni KMHDI Bali Teguhkan Semangat Konsolidasi Kader Dan Gagasan Masa Depan Bali
Baca Juga : Sharing Dharma "ShaDhar" Hindu Kupang NTT, Kemanusiaan yang Menyala di Bawah Terang Purnama
- Details
- Written by Admin
- Category: Kegiatan
- Published: 15 November 2026
- Hits: 115
Wali Kota Kupang Christian Widodo Tegaskan Kota Kasih Bukan Sekadar Slogan, Pemerintah Daerah Kota Kupang Alokasikan Rp80 Juta untuk Dukungan Keagamaan Umat Hindu
Penyerahan Bantuan Rp80 Juta dari Guru Wisesa Wali Kota Kupang dr.Christian Widodo, di Pura Oebananta, 9 November 2026. Sumber Foto : De'Ning Sudarminingih
HinduKupang.com, NTT – Pemerintah Kota Kupang kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kehidupan keagamaan dan memperkuat kerukunan antarumat beragama. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyerahan bantuan hibah senilai Rp80 juta kepada umat Hindu untuk mendukung kegiatan keagamaan dan pengembangan "Pura" tempat ibadah Hindu. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, di Pura Oebanantha, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Senin (9/11). Dalam kesempatan itu, Wali Kota Christian Widodo menegaskan bahwa keberagaman merupakan kekuatan sosial yang harus terus dirawat bersama untuk menjadikan Kota Kupang sebagai rumah bersama bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun budaya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolresta Kupang Kota Kombes Pol. Nelson Quintas,S.I.K.,M.H., Wakil Ketua PHDI Provinsi NTT Dr.dr.Dewa Putu Sahadewa,SpOG, Pembimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT I Ketut Suji,S.Ag.,M.Si., Ketua PHDI Kota Kupang dr.I Wayan Ari Wijana S.Putra,M.Si, jajaran pengurus PHDI, para rohaniwan Hindu , Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) Korwil NTT Jero Gede Ir.I Made Suparta,MT, Pimpinan Perangkat Daerah Kota Kupang, Camat Kota Lama Mohamad Adriyanto Abdul Jalil,S.IP dan Lurah Fatubesi Anak Agung Gede Sayang Mega Putra,SE, pimpinan lembaga Hindu tingkat provinsi dan kota, Ketua Banjar Dharma Agung Kupang, tokoh umat, Pemuda (Peradah), mahasiswa Hindu (KMHDI NTT), Siswa-Siswi Pasraman Hindu Kupang, para pengurus pengempon Pura Hindu, serta umat Hindu di Kota Kupang. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam menjaga kehidupan sosial yang harmonis.
Penyerahan Bantuan Rp80 Juta dari Guru Wisesa Wali Kota Kupang dr.Christian Widodo, di Pura Oebananta, 9 November 2026. Sumber Foto : Prokopim Kota Kupang
Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang dr.Christian Widodo mengungkapkan bahwa kunjungannya ke Pura Oebananta merupakan kerinduan pribadi yang telah lama ingin diwujudkan. Meskipun pada waktu bersamaan terdapat agenda Rapat Paripurna DPRD Kota Kupang, ia tetap berupaya hadir untuk bertemu langsung dengan umat Hindu. Menurutnya, kehadiran tersebut bukan sekadar agenda pemerintahan, melainkan bentuk perhatian, kecintaan, dan penghargaan terhadap kontribusi umat Hindu dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Kupang.
Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Kupang dan seluruh umat Hindu Kupang, khususnya komunitas Pura Agung Giri Kertha Bhuwana, yang selama ini turut berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Ia menilai bahwa pembangunan manusia tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah karena membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga keagamaan yang memiliki peran penting dalam membentuk moralitas, spiritualitas, dan karakter generasi penerus.
Umat Hindu Kupang, menyaksikan Penyerahan Bantuan Total Rp80 Juta untuk 2 Pura Hindu dari Guru Wisesa Wali Kota Kupang dr.Christian Widodo, untuk Pura Agung Giri Kertha Bhuwana Rp 40 Juta dan Juga Piodalan Pura Oebananta Rp40 Juta, pada 9 November 2026. Sumber Foto : De'Ning Sudarminingih
Wali Kota Kupang dr.Christian Widodo menegaskan bahwa pendidikan formal dan pendidikan keagamaan memiliki peran yang saling melengkapi. Jika sekolah dan lembaga pendidikan formal membangun kemampuan akademik, maka rumah ibadah berperan memperkuat keimanan, moralitas, serta karakter seseorang. Karena itu, menurutnya, Kota Kupang membutuhkan generasi yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga memiliki kekuatan iman, integritas, dan kepedulian sosial. Pembangunan manusia yang berkualitas harus berjalan seimbang antara kemampuan berpikir, kedewasaan spiritual, dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.
Wali Kota Kupang Christian Widodo menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sebuah kota tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya infrastruktur yang dibangun, seperti gedung, jalan, jembatan, maupun fasilitas publik lainnya. Pembangunan harus memberikan perhatian yang sama terhadap kualitas manusia, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial. Dalam konteks tersebut, sikap saling menghormati, toleransi, serta kebebasan menjalankan ibadah menjadi fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang maju, aman, dan sejahtera.
Sebagai bentuk konkret dukungan Pemerintah Daerah terhadap kehidupan keagamaan, Pemerintah Kota Kupang pada tahun anggaran 2026 mengalokasikan bantuan hibah sebesar Rp40 juta untuk kegiatan Piodalan Agung Pura Oebananta melalui PHDI Kota Kupang dan Rp40 juta untuk Pura Agung Giri Kertha Bhuwana. Dengan demikian, total dukungan yang dialokasikan bagi kegiatan keagamaan umat Hindu mencapai Rp80 juta. Wali Kota Kupang Christian Widodo berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi umat sekaligus menjadi bagian dari keberlanjutan dukungan pemerintah terhadap rumah-rumah ibadah lintas agama. Ia juga menyampaikan harapan agar alokasi bantuan serupa dapat ditingkatkan pada tahun mendatang sesuai kemampuan keuangan daerah.
Wali Kota Kupang dr.Christian Widodo menjelaskan bahwa dukungan tersebut tetap diupayakan meskipun pemerintah daerah sedang menghadapi kebijakan efisiensi anggaran dan pengurangan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp204 miliar. Untuk menyiasati keterbatasan fiskal tersebut, Pemerintah Kota Kupang melakukan penyesuaian belanja, terutama dengan menekan pengeluaran operasional dan tidak mengadakan kendaraan dinas baru bagi kepala daerah maupun sejumlah pimpinan perangkat daerah. Langkah penghematan ini diarahkan agar anggaran yang tersedia dapat lebih optimal dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat, termasuk bantuan rumah ibadah dan program beasiswa.
Menurut Christian, pengelolaan anggaran pemerintah harus berorientasi pada pelayanan publik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa jabatan pemerintahan bukanlah ruang untuk mengejar fasilitas pribadi, melainkan amanah untuk melayani kepentingan warga. Prinsip tersebut menjadi landasan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan, terutama ketika ruang fiskal semakin terbatas dan kebutuhan masyarakat terus berkembang.
Selain menyampaikan dukungan terhadap kegiatan keagamaan, Wali Kota juga merespons aspirasi umat Hindu mengenai kebutuhan pembangunan akses jalan menuju kawasan Pura Oebanantha melalui wilayah Brimob. Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang melakukan penghitungan serta kajian teknis secara menyeluruh agar usulan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan tahun 2027. Aspirasi itu sebelumnya telah disampaikan oleh PHDI dan kembali mendapat perhatian dari Kapolresta Kupang Kota yang turut menyoroti pentingnya aksesibilitas menuju kawasan rumah ibadah tersebut.
Wali Kota Kupang dr.Christian Widodo menegaskan bahwa konsep Kota Kupang sebagai Kota Kasih dan Rumah Bersama harus diwujudkan melalui kebijakan serta tindakan nyata, bukan hanya menjadi slogan pemerintah. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, penghormatan, dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Pemerintah, menurutnya, memiliki tanggung jawab memastikan seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, termasuk merayakan hari besar keagamaan, dalam suasana aman, nyaman, dan penuh penghormatan.
Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan terima kasih kepada umat Hindu yang selama ini turut berperan aktif menjaga kerukunan antarumat beragama dan antaretnis di Kota Kupang. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus membangun kolaborasi dan memperkuat persaudaraan sebagai modal sosial dalam menjaga stabilitas serta keharmonisan daerah. Mengutip pemikiran Henry Ford, Christian mengingatkan bahwa kebersamaan bukan hanya dimulai dari pertemuan, tetapi harus dilanjutkan dengan kesediaan untuk tetap bersama dan bekerja bersama demi mencapai keberhasilan. Semangat kolaborasi tersebut, menurutnya, menjadi kunci untuk mewujudkan Kota Kupang sebagai tempat tinggal yang aman, nyaman, dan layak bagi semua orang.
Sementara itu, Ketua PHDI Kota Kupang, dr. I Wayan Ari Wijana, menjelaskan bahwa Pura Oebanantha memiliki nilai sejarah dan kebudayaan yang sangat penting bagi perkembangan umat Hindu di Nusa Tenggara Timur. Pura yang dibangun pada tahun 1959 tersebut merupakan salah satu pura tertua di NTT dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Kupang. Saat ini, pihaknya tengah mengupayakan peningkatan status perlindungan situs tersebut menjadi cagar budaya tingkat Provinsi NTT. Selain itu, secara nasional Pura Oebanantha juga ditetapkan sebagai salah satu dari sembilan Pura Padma Buana di Indonesia, sehingga keberadaannya tidak hanya memiliki arti penting bagi umat Hindu di Kupang, tetapi juga bagi warisan sejarah dan spiritual Hindu di Indonesia.
Ketua PHDI Kota Kupang dr.I Wayan Ari Wijana berharap Pemerintah Kota Kupang dapat memberikan perhatian terhadap persoalan akses jalan menuju kawasan pura. Salah satu alternatif yang sedang direncanakan adalah membuka akses melalui jalur jogging track di kawasan pesisir dari arah Brimob. Namun, rencana tersebut masih membutuhkan penanganan infrastruktur pendukung, khususnya pembangunan atau perbaikan jembatan agar dapat dilalui kendaraan roda empat. Ketersediaan akses yang memadai dinilai penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan umat ketika melaksanakan persembahyangan maupun mengikuti kegiatan keagamaan di Pura Oebanantha.
Menutup keterangannya, Ketua PHDI Kota Kupang dr.I Wayan Ari Wijana menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Wali Kota Kupang serta Kapolresta Kupang Kota atas perhatian dan dukungan terhadap umat Hindu. Ia menegaskan bahwa PHDI bersama seluruh umat Hindu akan terus mendukung program pembangunan pemerintah daerah, sekaligus mempertahankan komitmen untuk menjaga persaudaraan, toleransi, dan keharmonisan antarumat beragama. Menurutnya, keberadaan umat Hindu sebagai bagian dari masyarakat Kota Kupang harus terus diarahkan untuk memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah dan memperkuat semangat persatuan dalam keberagaman.(Guntara)
Editor : Rygun
Sumber dan Foto : www.hindukupang.com , Siaran Pers Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (PROKOPIM) Sekretariat Daerah Kota Kupang, dan De'ning Sudarminingsih Pengempon Pura Oebananta.
Baca Juga : Simakrama Forum Alumni KMHDI Bali Teguhkan Semangat Konsolidasi Kader Dan Gagasan Masa Depan Bali
Baca Juga : Sharing Dharma "ShaDhar" Hindu Kupang NTT, Kemanusiaan yang Menyala di Bawah Terang Purnama
- Details
- Written by Admin
- Category: Kegiatan
- Published: 10 November 2026
- Hits: 60
Prambanan Shiva Festival (PSF) 2027 Resmi Diluncurkan, Perkuat Spiritualitas Dan Daya Tarik Wisata Budaya Nusantara Indonesia
HinduKupang.com, NTT , Jakarta – Prambanan Shiva Festival (PSF) 2027 resmi diluncurkan dalam rangkaian Wonderful Indonesia Tourism Fair (WITF) 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Sabtu (17/10/2026). Mengusung tema “The Holy Month of Shiva for Spiritual, Peace, and Harmony”, festival ini diharapkan memperkuat posisi Candi Prambanan sebagai destinasi wisata budaya dan spiritual yang menawarkan pengalaman bermakna bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara.
Prambanan Shiva Festival 2027 dijadwalkan berlangsung pada Januari hingga Maret 2027 dengan sejumlah kegiatan keagamaan, seni, budaya, dan edukasi. Rangkaian acara diawali dengan Ritual Shivaratri pada 6 Januari 2027, dilanjutkan Pameran Lukisan pada 6 Januari hingga 17 Maret 2027, serta Seminar Internasional pada 14 Februari 2027. Puncak festival akan berlangsung pada 6 Maret 2027 dengan menghadirkan Parade Budaya, Maha Gangga Tirta Gamana, Ritual Mahashivaratri, serta Festival Deepa & Damaru.
Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Candi Prambanan, I Nyoman Ariawan Atmaja, mengatakan bahwa penyelenggaraan Prambanan Shiva Festival (PSF) 2027 dirancang lebih matang dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya. Penguatan nilai spiritual tetap menjadi fokus utama, disertai pengembangan kegiatan sosial, seni, dan budaya agar festival dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Menurutnya, festival ini tidak hanya menjadi ruang pelaksanaan kegiatan keagamaan, tetapi juga wadah untuk memperkenalkan kekayaan tradisi dan budaya kepada publik.
Selain penyempurnaan program, penyelenggara juga memberikan perhatian pada pengalaman pengunjung atau "consumer journey". Penataan tersebut mencakup upaya menghadirkan alur kunjungan yang lebih nyaman, terarah, dan terintegrasi, mulai dari perencanaan perjalanan hingga partisipasi dalam rangkaian kegiatan festival. Panitia juga menyiapkan paket wisata dan berbagai kegiatan pendukung agar wisatawan dapat menikmati festival sekaligus menjelajahi kawasan Candi Prambanan dan destinasi di sekitarnya.
Pengembangan kegiatan Shivagraha Art & Culture turut direncanakan untuk memperkaya pengalaman wisata melalui ruang apresiasi seni dan budaya. Program ini diharapkan dapat mempertemukan nilai sejarah, spiritualitas, dan kreativitas dalam satu rangkaian kegiatan. Dengan semakin beragamnya aktivitas yang ditawarkan, wisatawan diharapkan tidak hanya berkunjung dalam waktu singkat, tetapi juga tinggal lebih lama dan memberikan dampak ekonomi bagi pelaku industri pariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat setempat.
Duta Besar India untuk Indonesia, H.E. Sandeep Chakravorty, menilai Candi Prambanan memiliki arti penting dalam hubungan sejarah dan kebudayaan Indonesia–India. Ia menyebut Prambanan sebagai salah satu simbol hubungan budaya kedua negara. Menurutnya, penyelenggaraan festival ini menjadi kesempatan untuk mempererat persahabatan Indonesia dan India sekaligus menyampaikan pesan perdamaian serta harmoni kepada masyarakat internasional.
Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ni Luh Puspa, menyampaikan bahwa PSF 2027 berpotensi memperkuat daya tarik Candi Prambanan sebagai destinasi wisata budaya dan spiritual. Ia menegaskan bahwa wisatawan diharapkan tidak sekadar datang untuk menyaksikan festival, tetapi juga memahami nilai sejarah, spiritualitas, seni, dan budaya yang terkandung dalam warisan peradaban Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, festival diharapkan mampu menghadirkan pengalaman wisata yang lebih berkualitas dan bermakna.
Ni Luh Puspa juga menekankan pentingnya kolaborasi antara penyelenggara, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat dalam mengembangkan manfaat ekonomi festival. Penguatan program dan paket wisata diharapkan mendorong wisatawan memperpanjang masa tinggal serta mengunjungi destinasi lain di sekitar Prambanan. Dengan demikian, perputaran ekonomi tidak hanya terpusat pada kawasan utama festival, tetapi juga dapat menjangkau UMKM, penyedia jasa wisata, pelaku seni, dan masyarakat lokal.
Lebih jauh, Ni Luh Puspa menilai pesan spiritualitas, perdamaian, dan harmoni yang diusung PSF 2027 relevan bagi masyarakat dunia di tengah pentingnya membangun hubungan yang saling menghormati. Candi Prambanan diharapkan tidak hanya dikenal karena kemegahan arsitektur dan nilai sejarahnya, tetapi juga berkembang sebagai ruang perjumpaan budaya yang memperkuat toleransi, keharmonisan, dan persahabatan antarbangsa. Melalui festival ini, warisan budaya diharapkan menjadi jembatan dialog lintas budaya sekaligus memperkuat citra pariwisata Indonesia di tingkat internasional.(Rygun)
Editor : Guntara
Sumber dan Foto : Siaran pers Prambanan Shiva Festival (PSF) , Ngurah , Hindukupang.com
Baca Juga : Simakrama Forum Alumni KMHDI Bali Teguhkan Semangat Konsolidasi Kader Dan Gagasan Masa Depan Bali
Baca Juga : Sharing Dharma "ShaDhar" Hindu Kupang NTT, Kemanusiaan yang Menyala di Bawah Terang Purnama
- Details
- Written by Admin
- Category: Kegiatan
- Published: 17 October 2026
- Hits: 184
Mahasabha XIII PHDI Pusat 2026 Teguhkan Dharma Agama Dan Dharma Negara, Perkuat Persatuan Umat Hindu Menuju Indonesia Raya
HinduKupang.com, NTT – JAKARTA – Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat meneguhkan komitmen untuk memperkuat kehidupan keagamaan sekaligus memperluas kontribusi umat Hindu dalam pembangunan bangsa melalui pelaksanaan Mahasabha XIII PHDI Pusat Tahun 2026. Pembukaan Mahasabha Ke XIII PHDI Kamis (8/10/2026), Mengusung tema “Penguatan PHDI Melalui Dharma Agama dan Dharma Negara Menuju Indonesia Raya”, forum nasional ini berlangsung pada 8–11 Oktober 2026 di Hotel Grand Sahid Jaya, DKI Jakarta, tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat organisasi, mengevaluasi pelayanan kepada umat, serta merumuskan arah pengabdian PHDI bagi agama, masyarakat, dan negara.
Ketua Panitia Mahasabha XIII, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan I Nyoman Cantiasa,S.E.,M.Tr.(Han), menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dihadiri sekitar 700 peserta dari berbagai unsur organisasi dan kelembagaan Hindu. Peserta meliputi Ketua Pengurus Harian PHDI Pusat Mayor Jenderal TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya,S.I.P, Ketua Sabha Walaka PHDI Kolonel Infanteri (Purn) I Nengah Dana,S.Ag, Ketua Dharma Adhyaksa Ida Pedanda Nabe Gde Bang Buruan Manuaba, kemudian jajaran pengurus PHDI Pusat, utusan PHDI tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pimpinan organisasi Hindu nasional, Dirjen Bimas Hindu kementerian Agama Prof.Dr.Drs.I Nengah Duija,M.Si, serta perwakilan yayasan, lembaga, dan komite Hindu, insan jurnalis pers media, serta Tamu Undangan. Dalam laporan penyelenggaraan disebutkan bahwa Mahasabha ke XIII PHDI melibatkan perwakilan dari seluruh 35 PHDI provinsi serta 251 dari 303 PHDI kabupaten/kota. Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan luasnya keterlibatan organisasi dan menjadi bagian penting dalam konsolidasi kehidupan keumatan Hindu di Indonesia.
Letjen TNI (Purn) I Nyoman Cantiasa,S.E.,M.Tr.(Han) menegaskan bahwa Mahasabha Ke XIII PHDI bukan sekadar pertemuan rutin organisasi, melainkan forum pengambilan keputusan yang menentukan arah kelembagaan PHDI untuk periode berikutnya. Agenda pembahasan mencakup Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), evaluasi organisasi, serta proses pergantian kepemimpinan. Sebelum pelaksanaan Mahasabha, panitia bersama pengurus PHDI telah menyelenggarakan rangkaian pramunas dalam bentuk diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) di berbagai daerah. Kegiatan tersebut bertujuan menyerap aspirasi umat dan mengidentifikasi persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan organisasi.
Sejumlah isu yang dihimpun melalui rangkaian diskusi tersebut meliputi transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan kepada umat, tata kelola aset organisasi, kesehatan, serta penguatan peran generasi muda. Aspirasi tersebut menjadi masukan penting agar keputusan Mahasabha tidak berhenti pada penataan struktur kepengurusan, tetapi juga menghasilkan langkah konkret yang menjawab kebutuhan umat. Cantiasa menyampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan dapat terlaksana berkat kerja sama dan semangat gotong royong berbagai pihak yang terlibat.
Mahasabha XIII PHDI Pusat turut dihadiri sejumlah pejabat negara dan tokoh nasional, di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Wakil Kepala BKKBN Isyana Bagoes Oka, anggota DPR dan DPD RI dari daerah pemilihan Bali, unsur TNI dan Polri, perwakilan Kejaksaan Agung, tokoh lintas agama, pimpinan organisasi keagamaan, pimpinan perguruan tinggi Hindu, serta perwakilan PHDI dari berbagai daerah. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut memperlihatkan pentingnya dialog dan kerja sama lintas sektor dalam memperkuat kehidupan keagamaan sekaligus menjaga persatuan bangsa.
Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Mayjen TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya,S.I.P dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga persatuan umat Hindu dan tidak membiarkan perbedaan dimanfaatkan untuk memecah belah hubungan antarsesama. Ia secara khusus menyampaikan pesan kepada sahabatnya, Jenderal Putu Dunia, yang disebutnya sebagai teman sejak kecil dan rekan satu angkatan. Dengan mengingat perjalanan persahabatan serta pengabdian mereka, Wisnu mengajak seluruh elemen umat Hindu untuk menghindari upaya adu domba dan memperkuat kebersamaan. Ia menegaskan bahwa perbedaan latar belakang maupun perjalanan pengabdian tidak boleh mengalahkan persaudaraan dan tanggung jawab bersama dalam membangun umat.
Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya juga menggunakan ungkapan Bali “Raket Teket Sekadi Sampat Lidi” untuk menggambarkan pentingnya persatuan, yakni kebersamaan yang kuat seperti lidi-lidi yang terikat menjadi satu kesatuan. Pesan tersebut mencerminkan harapan agar umat Hindu tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dalam memperkuat kehidupan keagamaan, pelayanan sosial, dan ketahanan organisasi. Menurutnya, persatuan merupakan modal utama untuk menghadapi berbagai tantangan sekaligus memastikan bahwa PHDI tetap mampu menjalankan tugas pembinaan dan pelayanan kepada umat secara berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A menekankan pentingnya mengembangkan Kurikulum Cinta sebagai pendekatan untuk membangun masyarakat yang rukun, damai, dan mampu menerima perbedaan. Menurutnya, cinta bukan hanya persoalan hubungan pribadi, melainkan nilai universal yang dapat menjadi landasan dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Ketika rasa cinta, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama tumbuh dalam masyarakat, berbagai persoalan akan lebih mudah dihadapi melalui dialog, kebijaksanaan, dan semangat kebersamaan. “Semakin terasa pentingnya kita mengembangkan Kurikulum Cinta. Jika cinta sudah berbicara, maka semuanya akan ringan, semuanya akan terang, dan semuanya akan mudah,” ujar Nasaruddin.
Menteri Agama juga mengajak para tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menumbuhkan nilai kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai kemajemukan Indonesia merupakan kenyataan yang harus dirawat, bukan dipandang sebagai sumber perpecahan. Keberagaman agama, suku, budaya, dan tradisi dapat menjadi kekuatan apabila dikelola dengan sikap saling menghormati. Nasaruddin menyampaikan bahwa Indonesia memiliki pengalaman penting dalam merawat perbedaan dan menyatukannya di bawah semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dalam sambutannya, ia juga mengungkapkan ketertarikannya terhadap kitab Bhagavad Gita, yang menurutnya memiliki sejumlah nilai dan pemikiran yang relevan untuk direnungkan dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Ketua MPR RI H.Ahmad Muzani yang membuka Mahasabha XIII PHDI menegaskan bahwa Dharma Agama dan Dharma Negara merupakan dua tanggung jawab yang tidak perlu dipertentangkan. Sebaliknya, keduanya harus berjalan beriringan dan saling menguatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, nilai-nilai agama semestinya menjadi landasan moral untuk membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, sedangkan negara perlu memberikan ruang dan jaminan agar kehidupan beragama dapat tumbuh dengan baik. “Dharma Agama dan Dharma Negara tidak bisa dipisahkan,” tegas Muzani dalam sambutannya, Kamis (8/10/2026).
Muzani menjelaskan, keyakinan terhadap agama harus diwujudkan melalui kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Kehidupan beragama tidak seharusnya menjadi penghalang pembangunan negara, sebagaimana negara juga tidak boleh menghalangi masyarakat menjalankan keyakinannya. Dalam pandangannya, nilai spiritualitas, kemanusiaan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap perbedaan merupakan fondasi penting untuk membangun Indonesia yang kuat. Karena itu, penguatan umat Hindu tidak cukup hanya berorientasi pada kehidupan spiritual, tetapi juga perlu tercermin dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan partisipasi aktif dalam pembangunan nasional.
Ketua MPR RI tersebut turut menyoroti pentingnya kemandirian ekonomi umat Hindu. Menurutnya, umat yang kuat adalah umat yang mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, sekaligus mempunyai kemampuan membantu masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan. Ia mengungkapkan pandangannya secara lugas dengan menyebut bahwa salah satu ciri umat Hindu yang kuat ialah ketika kondisi ekonominya semakin baik. Pesan tersebut menegaskan bahwa pengamalan Dharma juga perlu diwujudkan melalui kerja produktif, kemandirian, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama, bukan sekadar melalui pemahaman keagamaan.
Dalam konteks sejarah kebangsaan, Muzani mengingatkan bahwa umat Hindu memiliki kontribusi panjang dalam perjalanan peradaban Nusantara. Ia menyinggung kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram Kuno sebagai bagian dari sejarah yang turut membentuk perkembangan kebudayaan Indonesia. Menurutnya, warisan peradaban tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari perjalanan bangsa yang kaya akan keberagaman. Nilai toleransi, gotong royong, serta penghormatan terhadap perbedaan harus terus dirawat agar menjadi kekuatan yang memperkokoh persatuan nasional di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang agama, budaya, suku, dan tradisi yang beragam.
Muzani juga memberikan penghargaan kepada para sulinggih dan pandita yang selama ini menjalankan pengabdian dalam mendampingi umat. Menurutnya, para pemuka agama hadir dalam berbagai situasi, mulai dari kebahagiaan, kesedihan, persoalan keluarga, perselisihan sosial, hingga ketika masyarakat menghadapi bencana. Peran mereka dinilai penting dalam memberikan ketenangan, bimbingan spiritual, serta membantu memulihkan hubungan antarmasyarakat ketika terjadi konflik atau kesalahpahaman. Pengabdian tersebut sering kali berlangsung tanpa sorotan publik, tetapi memiliki arti besar dalam menjaga kerukunan dan membangun solidaritas sosial.
Lebih lanjut, Muzani mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi dan infrastruktur perlu berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Kemajuan material, menurutnya, akan kehilangan makna apabila tidak diimbangi dengan kepedulian terhadap sesama, persaudaraan, dan tanggung jawab moral. Ia mengajak kepengurusan PHDI ke depan untuk terus memberikan bakti kepada agama dan negara serta memperbesar kontribusi organisasi dalam menjaga persatuan Indonesia. Ia berharap Mahasabha XIII menghasilkan keputusan yang membawa kebaikan bagi umat Hindu sekaligus memperkuat kehidupan kebangsaan.
Melalui Mahasabha XIII, PHDI diharapkan mampu memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan keumatan, membangun kemandirian ekonomi, dan memperluas keterlibatan generasi muda dalam kehidupan Hindu. Tantangan ke depan bukan hanya menjaga keberlangsungan organisasi, tetapi juga memastikan bahwa nilai Dharma diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan menjadikan Dharma Agama dan Dharma Negara sebagai landasan pengabdian yang saling menguatkan, PHDI diharapkan terus berkontribusi dalam merawat toleransi, memperkokoh persaudaraan, dan membangun Indonesia yang damai, adil, serta sejahtera menuju Indonesia Raya.(Guntara)
Editor : Rygun
Sumber dan Foto : www.hindukupang.com , Grup Whatsapp Forum Alumni KMHDI, Hindu Nusantara Puskor Hindunesia
Dokumentasi Hari Pertama Mahasabha XIII PHDI (8-11 Oktober 2026 di DKI Jakarta) : Kunjungi Disini
Baca Juga : Simakrama Forum Alumni KMHDI Bali Teguhkan Semangat Konsolidasi Kader Dan Gagasan Masa Depan Bali
Baca Juga : Sharing Dharma "ShaDhar" Hindu Kupang NTT, Kemanusiaan yang Menyala di Bawah Terang Purnama
- Details
- Written by Admin
- Category: Kegiatan
- Published: 08 October 2026
- Hits: 229
.jpg)
